JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah melanjutkan pembangunan gedung baru DPR tersebut. Usulan tersebut atas pertimbangan adanya penambahan Anggota DPR untuk periode berikutnya di masa mendatang yaitu Periode Keanggotaan DPR Tahun 2019-2024.
“Saya minta pemerintah melanjutkan pembangunan Gedung DPR dan Alun-alun Demokrasi DPR. Apalagi ada penambahan 15 anggota DPR pada periode 2019 – 2024,” tegas Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/4).
Penegasan Fadli, menyusul usulan anggaran pembangunan tahap pertama yang telah diajukan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 601, 93 miliar, namun hingga saat ini belum disetujui oleh pemerintah.
Meski anggaran untuk tahun ini belum disetujui, DPR tetap mengajukan pagu anggaran yang lebih besar untuk tahun berikutnya, yaitu Rp 640,86 miliar dan berharap disetujui pemerintah. “Kami akan tanya lagi kepada Pemerintah. Ini kan pemerintah, gedung DPR ini buat siapa sih? Ini kan gedung rakyat, gedung negara ya. Sehingga saya kira bukan untuk anggota DPR sekarang, tapi ke depan,” ucap Fadli.
Fadli menilai aneh jika pemerintah menolak anggaran pembangunan tahap pertama dan kedua yang telah diajukan DPR tersebut. Terlebih, DPR sama sekali tak memegang anggaran pembangunan, melainkan akan dikelola pemerintah.
Padahal lanjut Fadli, anggaran pembangunan gedung baru DPR ini jumlahnya lebih kecil daripada biaya penyelenggaran World Bank Annual Meetings pada Oktober 2018, yaitu Rp 1 triliun dan digunakan untuk beberapa hari saja.
“Jadi, DPR akan terus mengajukan anggaran pembangunan gedung meski pada tahap pertama telah ditolak pemerintah. Tetap mengajukan. Sebab, kami sudah putuskan dalam rapat paripurna tentang adanya sebuah upaya untuk menata kompleks kawasan DPR ini termasuk perlunya Alun-alun demokrasi dan sebagainya,” tandasnya. (har)
