JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyimpulkan masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah diminta menjadikan pembangunan di daerah sebagai prioritas pembangunan nasional tahun 2019 mendatang.
Penilaian tersebut mengemuka dalam rapat kerja Tim Anggaran Komite I, II, III dan IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (27/3).
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ayi Hambali memaparkan sejumlah persoalan yang ada di daerah diantaranya tentang ketahanan pangan nasional. Menurut senator asal Jawa Barat ini, daerah pemilihannya dikenal sebagai lumbung pangan nasional, namun jumlah sawah juga semakin berkurang seiring dengan pembangunan property yang menjamur.
Dia mengaku tidak lagi mampu menghitung berapa proyek pembangunan lagi yang akan dibangun sehingga mengurangi jumlah sawah di daerah, terutama di daerah pemilihannya di di Jawa Barat.
Senada, Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat, Marthen menilai target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah akan diikuti oleh peningkatan konsumsi beras. Sementara, sektor pertanian tidak menunjukkan adanya peningkatan.
“Proyek cetak sawah gagal, program pupuk bersubsidi yang kami banyak temui di daerah juga tidak tepat sasaran. Maka, yang ada justru peningkatan impor beras ditahun tahun mendatang,” jelasnya.
Pembangunan yang tidak tepat sasaran juga diungkapkan oleh Anggota Komite III DPD RI dari Banten, Ahmad Sadeli Karim. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Banten cukup bagus termasuk pertanian, namun peningkatan sektor pariwisata dikhawatirkan tidak akan tercapai di 2019, mengingat infrastruktur di daerahnya yang masih belum memadai.
“Banten memiliki potensi wisata yang besar tapi gimana infrastruktur sangat buruk, waktu tempuh ke Banten yang lama. Gimana orang tertarik mau tertarik ke Banten. Padahal, jarak dari Jakarta ke Banten lebih dekat daripada ke Puncak atau Bandung, kalau saja infrastruktur bisa lebih memadai,” jelasnya.
Sementara itu, Abdul Rahmi dari Kalimantan Barat menilai langkah pemerintah menyederhanakan prioritas pembangunan nasional diharapkan dapat menyentuh pembangunan sumber daya manusia.
Ia pun berharap, berbagai program pembangunan ini direncanakan dengan baik dan tidak diintervensi oleh kepentingan politik menjelang pemilu. “Program ini dananya terbatas, mudah-mudahan tepat sasaran. Kita sering dengar program terbajak kepentingan politik. Seharusnya melalui perencanaan yang baik, ini bisa diminimalisir. Pengendalian sampai level ketiga diharapkan bisa mengurangi korupsi di negara kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan pemerintah menetapkan lima proritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai kerangka penyusunan program pembangunan berkelanjutan.
Penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian upaya pemerintah menjawab sejumlah isu strategis pada 2019. Kelima prioritas itu yakni, pertama, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; kedua, Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; keempat, Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan kelima, Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum. “Penetapan lima PN (prioritas nasional) tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjawab isu-isu strategis tahun 2019,” ujarnya. (har)
