Kementerian Perhubungan terus mendorong peran serta investasi BUMN maupun swasta nasional atau asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia guna mempercepat pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan pemerintah.Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan hal itu saat gelaran Indonesia Infrastructure Week (IIW) di Jakarta, Rabu (6/11).
Budi mengatakan, pembangunan infrastruktur yang terfokus pada pengembangan transportasi darat berguna untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga merupakan rencana strategis Ditjen Hubdat tahun 2020-2024, yakni dengan melakukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek pembangunan seperti Pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), revitalisasi Terminal Tipe A, serta pembangunan pelabuhan penyeberangan.
Menurur Budi, proyek kerja sama ini tidak lepas dari dorongan Pemerintah untuk merealisasikan program Nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah pedesaan serta untuk memastikan infrastruktur tetap dibangun walaupun dengan keterbatasan APBN.
Saat ini, menurut Budi sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya telah melakukan investor gathering dan kunjungan ke beberapa negara untuk menggaet calon investor yang tertarik terhadap aset milik Ditjen Hubdat. "Ada sebanyak 127 Terminal Tipe A, 134 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), BPLJSKB, dan 3 Pelabuhan Penyeberangan yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama," urai Dirjen Budi.
Proyek KPBU untuk Terminal Tipe A rencananya akan dilakukan sementara bagi wilayah Jawa Tengah. Sementara 3 Pelabuhan Penyeberangan yang disebutkan Dirjen Budi sebelumnya ada di wilayah Klademak, Batanta, dan Salawati yang ada di Provinsi Papua Barat.
Dirjen Budi menambahkan, peran Ditjen Hubdat juga berguna untuk mendorong segi logistik karena 75% pergerakan sektor logistik menggunakan transportasi darat. "Jadi sesuai Kerangka Pengembangan Infrastruktur 2020-2024, salah satunya adalah pembangunan transportasi perkotaan. Kami pemerintah mengupayakan inovasi dalam hal pembiayaan infrastruktur dengan mengajak badan usaha sebagai mitra kerja sama untuk turut mengambil bagian. Dengan skema KPBU atau yang familiar disebut dengan Public Private Partnership (PPP) menjadi pilihan utama dalam mempercepat pengembangan dan pembangunan infrastruktur,” ucap Budi.
Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang besar tersebut Budi menegaskan bahwa pemerintah telah mengubah paradigma pembiayaan infrastruktur di Indonesia saat ini dengan model pembiayaan infrastruktur dengan sektor swasta.
Terdapat perbedaan anggaran Ditjen Hubdat Tahun 2020 sebesar Rp6,9 Triliun (54,25 %) antara pagu kebutuhan dan pagu alokasi anggaran. "Selisih inilah yang dapat berpotensi dikerjasamakan dengan Badan Usaha/swasta," tambah Dirjen Budi.
Hal ini memberikan gambaran bahwa melalui tata kelola anggaran yang efektif dan efisien, sektor transportasi dapat berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian nasional, walaupun dihadapkan pada keterbatasan anggaran pembangunan.
Dalam acara ini hadir pula sebagai pembicara yakni Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Anang Ahmad Latif sebagai Direktur Utama BAKTI, James Balingali Head of International Team IPA-UK, Haseebullah Siddiqui sebagai PPP Specialist of IsDB, serta Mark Rathbone dari Asia-Pasific Infrastructure Leader PwC. (son)
