Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari meminta dalang pelaku kerusuhan di Papua dari luar negeri segera diseret ke pengadilan. Penegasan disampaikan Almasyhari menyikapi menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menduga adanya campur tangan pihak asing atau jaringan luar negeri yang ikut memanasi kondisi di Bumi Cendrawasih tersebut sehingga terus terjadi konflik berkepanjangan di sana. "Semua pelaku dalang dan aktor intelektual baik di dalam maupun di luar negeri harus bertanggung jawab dan diseret ke pengadilan sebagai bentuk keadilan masyarakat Papua dan penegakan hukum diseluruh tanah air Republik Indonesia," ujar Almasyhari di Jakarta, Senin (2/9).
Ia memastikan Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri akan mempertanyakan dengan mitra kerja terkait pada Kamis (5/8/2019) pekan ini. "Komisi I DPR pasti akan bicara dan pertanyakan dengan mitra komisi I DPR RI terkait Papua dan semua hal yang menjadi perhatian publik sesuai dengan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.
Rapat konsultasi dilakukan untuk mencari solusi untuk menangani persoalan Papua. "Iinsya Allah hari Kamis kami akan bahas bersama Menhan, Menlu, Menkominfo dan Kepala BIN sebagai mitra Komisi I DPR RI bagaimana solusi permasalahan Papua dan penyelesaiannya," ucap Almasyhari.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menngingatkan pemerintah tidak bisa hanya berlindung dari adanya kegiatan intelejen atau adanya campur tangan asing sebagai kambing hitam dari permasalahan yang terjadi di Papua. “Kalau kita mengidentifikasi adanya aktivitas intelijen asing di salah satu bagian dari negara kita, maka itu tidak bisa menjadi kambing hitam. Karena, seharusnya semua itu sudah diantisipasi dan sudah menjadi bagian dari tugas operasi intelijen dan pejabat keamanan dan pertahanan negara agar kegiatan itu dilakukan kontra intelijen,” kata Fahri.
Ia pun mengingatkan agar semua pemangku kepentingan untuk tidak terus menerus menjadikan isu adanya campur tangan asing, sebagai alasan dalam penangana kerusuhan di Papua. “Saya mohon pihak lain itu jangan dijadikan terus-menerus sebagai pelempar isu sebenarnya, ambil gambar besarnya ambil kesimpulan yang jujur melalui tahapan-tahapan yang sudah saya usulkan agar pemerintah betul-betul mau mendengar aspirasi dari masyarakat Papua dan berbicara dari hati ke hati,” ujar dia.
Sehingga, sambung Fahri, masyarakat Papua saat ini lebih cenderung memerlukan percakapan dan jalan pikiran daripada bebangunan jalan-jalan fisiknya, yang justru tidak dilalui masyarakat, seperti halnya jalan tol. “Tetapi semua punya pikiran, karena itu semua ingin bercakap dan ingin agar masalah Papua ini selesai sekali untuk selamanya,” terang dia.
Selama 21 tahun reformasi seharusnya pendekatan dalam penanganan permasalahan Papua pun juga harus mengalami perubahan secara signifikan. “Seharusnya pendekatan kita kepada Papua itu juga mengalami perubahan dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kemanusiaan yang basisnya adalah asimilasi menyeluruh dan total. Dari mulai cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita membangun relasi sosial, dan khususnya bagi negara, cara negara yang menegakkan kebijakan bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Di sisi lain, Fahri juga mengingatkan, jangan dalam penanganan permasalahan di Papua dengan pendekatan secara kekayaan sumber daya alam (SDA) nya saja, yang kemudian diperhitungkan untuk dijadikan sebuah alasan pembenaran. “Seharusnya negara tidak perlu perhitungan dengan mengganggap itu sebagai alasannya, tetapi integrasi, karena mandat dari para pendiri bangsa kita untuk mengintegrasikan wilayah paling timur Indonesia itu kepada NKRI,” tegasnya. (har)
