Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (1/4). Pada kesempatan tersebut, Wapres JK menginginkan agar generasi muda dapat terus belajar, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk membangun negeri. "Memang kalau kita lihat bangsa kita, tentu harapan kita ingin maju. Maju dengan semangat, dengan ilmu, dengan teknologi. Karena tidak ada sebuah negara yang maju tanpa hal itu," kata Wapres JK usai pertemuan.
Menurutnya, kunci kemajuan negara terletak pada kemampuan sumber daya manusianya. Hal itu tercermin dari banyak negara yang bisa menjadikan negara sebagai negara maju meski tanpa sumber daya alam melimpah. "Kalau sumber daya alam, ada beberapa negara yang tanpa sumber daya alam bisa maju. Korea misalnya, tetapi mereka mempunyai semangat dan menguasai iptek," ujarnya.
Wapres JK juga mengungkapkan isi pertemuan yang menyinggung tentang pengelolaan dana desa lantaran banyak menjadi sorotan publik.
Diakuinya, pemberian dana desa diberikan secara bertahap. Peningkatan jumlah dana desa yang diberikan secara bertanbah itu dengan harapan agar memotivasi masyarakat untuk gotong royong. "Dana desa memang tidak diberikan banyak, agar menjadi stimulan untuk gotong royong," kata Wapres.
Terkait dana desa ini, Wapres JK menjelaskan setidaknya ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaannya. Yaitu kualitas SDM pengelola dana desa dan pengawasan terhadap pengelolaannya. "Dana desa harus diawasi dengan baik, (pengelola dana desa) ada yang mempunyai kemampuan ada yang tidak. Untuk itu, perlu dididik bersama-sama," katanya.
Sementara itu, Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, I Kadek Andre Nuaba mengatakan dari Rp 186 triliun anggaran dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2015, terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur.
Padahal, kebutuhan masyarakat desa tak sebatas infrastruktur. Ada hal yang juga sama pentingnya, seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, usaha, dan pengembangan ekonomi desa. "Persoalan mendasar masyarakat desa adalah pemberdayaan, sehingga kita menginginkan ada pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dikembangkan dari perangkat yang paling kecil yaitu desa," kata Andre.
Hal lain, mengenai pengawasan pemerintah dalam pengelolaan dana desa sangat lemah. Akibatnya, dana desa telah menjadi ladang korupsi baru. "Dari 181 kasus korupsi dana desa pada tahun 2018, telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp40,6 miliar. Menurut kita, naiknya anggaran dana desa seharusnya berimbang dengan naiknya standarisasi kompetensi aparat pemerintah desa, transparansi, dan pengawasan," sebutnya.
Menurut Andre, ada tiga permasalahan dasar dalam pengelolaan dana desa. yaitu standarisasi kompetensi perangkat desa yang lemah, evaluasi RAPBDesa di tingkat kecamatan yang menjadi peluang korupsi baru, dan sistem monitoring yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah.
Lebih jauh, Andre mengatakan KMHDI sebagai organisasi mahasiswa yang berdiri pada tanggal 3 September 1993 telah menjalankan berbagai program, yaitu di bidang pendidikan, sosial, dan entrepreneurship.
Di bidang pendidikan, KMHDI telah mengadakan program KMHDI mengajar. Juga di bidang sosial melalui program KMHDI mengabdi, dan di bidang entrepreneurship melalui program gerakan 1000 enterpreneur.
Andre menegaskan mahasiswa Hindu memiliki komitmen dan perhatian besar terhadap isu-isu nasional, diantaranya pengelolaan dana desa yang harus banyak dibenahi. "Hal-hal yang harus diperbaiki di antaranya peningkatan kualitas SDM, sistem monitoring, dan sistem pengawasan yang lebih tinggi. Selain itu, pengelolaan dana desa juga harus memberdayakan ekonomi kerakyatan di desa," tegasnya.(har)
