BISNISJAKARTA.co.id – Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin (4/11) di Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Menurut Sri Mulyani, koordinasi semacam ini sudah menjadi agenda rutin kedua pihak untuk memperkuat koordinasi, sinergi dan kolaborasi terkait pengelolaan serta optimalisasi anggaran pertahanan.
“Diskusi seperti ini rutin kami lakukan untuk menyelaraskan visi, utamanya terkait pengelolaan keuangan negara,” jelas Sri Mulyani dalam laman resmi kemenkeu.
Ia menambahkan beberapa hal yang dibahas di antaranya mengenai penguatan sektor pertahanan bangsa Indonesia, baik dari sisi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista), pemeliharaan dan perawatan peralatan pertahanan, hingga pembahasan seputar SDM. Menkeu dan Menhan juga sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi guna memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menghadiri Rapat Koordinasi yang membahas mengenai mekanisme subsidi BBM, listrik, pupuk, hingga LPG. Bertempat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, rapat tersebut dihadiri juga oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan para pimpinan Kementerian/Lembaga.
Dalam rapat tersebut, disepakati beberapa uji coba untuk mengukur dampak subsidi, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo agar subsidi dikelola secara tepat sasaran.
“Sebagaimana instruksi Presiden @prabowo, subsidi harus dikelola tepat sasaran. Hari ini kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien, tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. “Selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga,” pungkasnya.
