Panitia Seleksi (Pansel) calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono (kiri), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (tengah) dan Anggota Pansel MK Mas Achmad Santosa (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/7/18). Dalam pertemuan tersebut Pansel calon Hakim MK meminta masukan kreteria 9 nama calon hakim MK, Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara FH UI sekaligus mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Anna Erliyana, pengajar ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Enny Nurbaningsih, Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Surabaya Hesti Armiwulan, dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Universitas Pattimura Jantje Tjiptabudy, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, Profesor Hukum Tatanegara Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda, guru besar Perbandingan Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ratno Lukito, Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti, dan Mantan Anggota Komisi Yudisial 2010-2015 Taufiqurrohman Syahuri.(Bisnis Jakarta/ADE)
Panitia Seleksi (Pansel) calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono (kiri), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (tengah) dan Anggota Pansel MK Mas Achmad Santosa (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/7/18). Dalam pertemuan tersebut Pansel calon Hakim MK meminta masukan kreteria 9 nama calon hakim MK, Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara FH UI sekaligus mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Anna Erliyana, pengajar ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Enny Nurbaningsih, Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Surabaya Hesti Armiwulan, dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Universitas Pattimura Jantje Tjiptabudy, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, Profesor Hukum Tatanegara Universitas Islam Indonesia Ni’matul Huda, guru besar Perbandingan Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ratno Lukito, Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti, dan Mantan Anggota Komisi Yudisial 2010-2015 Taufiqurrohman Syahuri.(Bisnis Jakarta/ADE)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (kiri), Anggota Pansel MK Mas Achmad Santosa (tengah) dan Anggota Pansel MK Zainal Arifin (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/7/18). Dalam pertemuan tersebut Pansel calon Hakim MK meminta masukan kreteria 9 nama calon hakim MK, Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara FH UI sekaligus mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Anna Erliyana, pengajar ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Enny Nurbaningsih, Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Surabaya Hesti Armiwulan, dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Universitas Pattimura Jantje Tjiptabudy, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, Profesor Hukum Tatanegara Universitas Islam Indonesia Ni’matul Huda, guru besar Perbandingan Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ratno Lukito, Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti, dan Mantan Anggota Komisi Yudisial 2010-2015 Taufiqurrohman Syahuri.(Bisnis Jakarta/ADE)
Panitia Seleksi (Pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono (kiri) dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/7/18). Dalam pertemuan tersebut Pansel calon Hakim MK meminta masukan kreteria 9 nama calon hakim MK, Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara FH UI sekaligus mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Anna Erliyana, pengajar ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Enny Nurbaningsih, Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Surabaya Hesti Armiwulan, dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Universitas Pattimura Jantje Tjiptabudy, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, Profesor Hukum Tatanegara Universitas Islam Indonesia Ni’matul Huda, guru besar Perbandingan Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ratno Lukito, Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti, dan Mantan Anggota Komisi Yudisial 2010-2015 Taufiqurrohman Syahuri.(Bisnis Jakarta/ADE)
