JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Acara diskusi penyelamatan aset pelabuhan nasional dan bedah buku ‘Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta” diadakan di kedai kopi nikmat, Medan, Senin (26/11).
Pengelolaan pelabuhan nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia harus dilakukan berlandaskan semangat konstitusi bukan liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.
Pengelolaan pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Negara wajib hadir dalam pengelolaan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat.
Namun saat ini malah kebalikan. Pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia JICT dan Koja malah kembali dijual ke asing Hutchisom untuk 20 tahun ke depan tanpa ada urgensi, potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa hilang total.
Penulis Buku ‘Melawan Konspirasi Global Di Teluk Jakarta, Ahmad Khoirul Fata memgaku, tujuan penulisan buku ini untuk mengingatkan masyarakat, bahwa pelabuhan adalah aset strategis nasional yang harus dijaga dan dikelola oleh anak bangsa.
“Konspirasi penjualan JICT dan Koja merugikan negara hingga trilyunan. Kita punya sejarah panjang dalam mengelola laut, kok sekarang kita tidak mengelola sendiri, kenapa lagi harus diserahkan asing?” tanyanya.
Pendiri Swarnabhumi Institute, Ahmad Arief Tarigan mengatakan, saat ini gerakan pekerja pelabuhan Tanjung Priok menjadi nahkoda dalam penyelamatan aset pelabuhan nasional. Publik wajib mendukung.
“Secara pribadi, kawan-kawan gerakan mahasiwa Sumatera akan memback up apapun risikonya,” ujarnya.
Aktivis Indonesia Muda Kanwil Sumatra-Aceh, Meilda Pandiangan menilai, Pemerintah saat ini gagal total dalam mengelola pelabuhan nasional. “Hal ini butuh reformasi menyeluruh agar negara hadir seutuhnya dalam pengelolaan pelabuhan nasional,” cetusnya.
“Publik diharapkan dapat mendukung gerakan pengembalian aset bangsa JICT dan Koja sebagai representasi Gerbang Ekonomi nasional. Untuk Indonesia yang lebih baik.” (grd)
