Sejumlah tersangka anggota DPRD Kota Malang saat akan menandatangani berkas perpanjangan penahanan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/9/18). Mereka diduga menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.(Bisnis Jakarta/ADE)
Sejumlah tersangka anggota DPRD Kota Malang saat akan menandatangani berkas perpanjangan penahanan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/9/18). Mereka diduga menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.(Bisnis Jakarta/ADE)
Sejumlah tersangka anggota DPRD Kota Malang saat akan menandatangani berkas perpanjangan penahanan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/9/18). Mereka diduga menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.(Bisnis Jakarta/ADE)
Sejumlah tersangka anggota DPRD Kota Malang saat akan menandatangani berkas perpanjangan penahanan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/9/18). Mereka diduga menerima suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.(Bisnis Jakarta/ADE)
