Koordinator Subkomisi Pemajuan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pendekatan ekososbud adalah menimbang belum stabilnya situasi sosial-politik di Papua. Sehingga, penangannya pun tak bisa dilakukan dengan cara pendekatan Keamanan saja. "Supaya apa kemudian pendekatan yang ada juga tidak hanya dari sisi keamanan saja. Tetapi juga misalnya juga pendekatan bagaimana Hak ekonomi sosial budaya, bagaimana civil politik juga jadi pertimbangan supaya jadi solusi kita," ucap Hapsara di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Rabu (5/12).
Dia mengakui pemerintah telah berupaya menciptakan rasa keadilan di tanah Papua dengan berbagai program seperti pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan trans Papua, juga hal lain seperti kebijakan satu harga untuk BBM dan bahan baku bangunan seperti semen.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Ppau tidaklah cukup bila tidak dibentengi dengan nila-nilai nasionalisme penduduk di wilayah ujung timur Indonesia itu. Oleh karena itu, pencegahan gerakan separatis harus dilakukan secara komprehensif dari berbagai bidang. "Supaya ketika infrastruktur di Papua yang memang tujuannya mau meningkatkan keadilan dan pemerataan pembangunan dan sebagainya, tidak ada peristiwa seperti ini lagi," katanya.
Pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan di Papua menurutnya sangatlah penting. Untuk itu dia meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah, sehingga masyarakat Papua merasa ikut membangun dan menjaganya. "Melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, sehingga kemudian masyarakat juga ikut memiliki atas pembangunan infeastruktur yang ada yang sedang dibangun ini. Karena mereka akan jadi garda terdepan," katanya.
TPF
Beka Ulung Hapsara menambahkan, Komnas HAM juga berencana membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk memantau dan mengawal kasus pembantaian 31 Pekerja jalan Trans Papua tersebut. "Kemarin sudah diputuskan, Kalau tim pencari Fakta Tentunya ada," kata Hapsara.
Saat ini, Komnas HAM melalui perwakilannya di Papua terus berupaya mengumpulkan informasi baik berupa data, fakta dan saksi – saksi berkaitan dengan peristiwa pembantaian tersebut. "Saat ini kantor (Komnas HAM Perwakilan) Papua sedang mencari informasi, Mencari data, Mencari fakta dari berbagai sumber untuk dijadikan kesimpulan dan rekomendasi dari komnas," imbuhnya.
Semua pihak yang diminta penjelasannya untuk menggali kebenaran sesunggunya baik DPRD, bupati dan pihak terkait. Hal ini agar data yang tersaji nantinya tidak sepihak. "Selama ini kan datanya hanya dari aparat penegak hukum tapi kita ingin cari data dari elemen yang lain," terangnya.
Data dan fakta juga diperlukan untuk merumuskan solusi dari persoalan yang seolah tak kunjung tuntas ini. "Tim Pencari Fakta nantinya, akan melakukan studi bagaimana mencari solusi komprehensif untuk Papua. Dari aspek pendekatan keamanannya, HAM, Hak sipil maupun hak Ekososbud," ujarnya. (har)
