SUMEDANG (Bisnis Jakarta) – Pemberian Gelar Doktor Kehormatam/ Honoris Causa (H.C) bidang Politik Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Moment tersebut digunakan Megawati mengulas sejarah emansipasi perempuan Indonesia dalam orasi ilmiahnya usai menerima Gelar Doktor Honoris Causa bidang Politik Pemerintahan di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3).
Mengawali orasi ilmiahnya, Megawati tidak lupa mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional 8 Maret yang bertepatan dengan hari pemberian gelar doktor kehormatan bagi dirinya. “Hari Perempuan Internasional merupakan peringatan atas pengakuan hak politik bagi kaum perempuan di dunia,” kata Megawati parau menahan haru.
Iapun melanjutkan, “Perkenankan saya ucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan Indonesia,” kata Megawati disambut tepuk tangan, khususnya oleh para hadirin perempuan. Megawati mengatakan, pada tahun 1928, Bung Karno pernah membuat tulisan yang berjudul ‘Kongres Kaum Ibu.’ Di situ, sang proklamator menjelaskan bahwa persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan.
“Persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa. Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang Merdeka,” kata Megawati. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, gagasan ayahnya tersebut menjadi landasan baginya dalam berpolitik, bahwa politik tidak boleh diskriminatif.
“Politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat. Rakyat adalah rakyat. Seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap rakyat memikul tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional,” kata Megawati. Ruang dan akses bagi rakyat terhadap keputusan-keputusan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, juga mental dan spiritual hanya dapat terjadi jika pemerintah membukanya.
“Dengan kata lain, kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu menjamin, melindungi dan memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan,” ujarnya.
Berdasarkan hal itu, Megawati menekankan bahwa arah politik adalah hal inti di dalam suatu pemerintahan. Bukan dua hal yang terpisah.
“Pemerintahan tanpa politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pemerintahan tanpa pemimpin yang memiliki visi misi politik yang jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai,” ujarnya. Rektor IPDN, Prof Ermaya Suradinata, menjelaskan pemberian gelar Doktor Honoris Causa dilakukan setelah tim promotor mempelajari dan menilai dengan seksama gagasan, prestasi, jasa yang luar biasa dari Megawati selama menjadi Presiden ke-5 RI.
Setidaknya ada 9 gagasan, prestasi dan jasa Megawati yang menjadi dasar pemberian gelar kehormatan ini. Antara lain mendorong penataan pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amandemen konstitusi UUD 1945 dan menggagas perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk grand design otonomi daerah. “Dalam forum berwibawa ini, tim promotor mempunyai alasan yang kuat untuk meganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Politik dan Pemerintahan kepada Ibu Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri,” ujar Prof Ermaya.
Hadir dalam acara, putra putri Megawati, yaitu Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda Prabowo dan Puan Maharani, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan antara lain Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.
Sejumlah menteri Kabinet Kerja antara lain Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Doni Mornado, mantan Ketua MK Mahfud MD dan sejumlah tamu undangan lainnya. (har)
