Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mengingatkan agar tidak semua partai politik bergabung dengan pemerintah dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.
Sebab, apabila seluruh partai politik bergabung dalam pemerintahan, maka dikhawatirkan tak ada lagi partai oposisi. "Kalau tidak ada oposisi, tidak elok juga, karena demokrasi tidak berjalan sehat," kata Abdul Kadir Karding pada diskusi Empat Pilar bertema 'MPR dalam Sistem Presidensial' di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jum’at (5/7).
Mantan Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak menampik adanya kepentinghan pragmatis dalam dunia politik Indonesia, yaitu parpol di luar koalisi awal pemilu kemudian ketika barisan koalisinya kalah lalu bergabung dengan barisan koalisi parpol yang memenangkan pemilu. "Kalau mau gabung terus terang saja ingin gabung, jangan malu-malu kucing. Kalau sudah gabung, harus menyamakan sikap dengan pemerintah, jangan masih terus merongrong," katanya.
Menurut Karding, kondisi tersebut terjadi karena belum ada aturan yang jelas dalam konstitusi maupun undang-undang soal posisi partai pemerintah dan partai oposisi, sehingga kontrol yang dilakukan terhadap pemerintah juga belum jelas. "Saat ini, tidak ada bedanya antara partai pemerintah dan partai oposisi, karena programnya sama, kerja-kerjanya sama. Cuma bedanya yang satu berada di pemerintahan dan satunya lagi di luar pemerintahan," ucap anggota MPR/DPR dari Fraksi PKB ini.
Menurut Karding, karena tidak jelas posisi antara partai pemerintah dan partai oposisi, maka kontrol terhadap pemerintah atau "chek and balance" yang dilakukan partai oposisi juga tidak jelas. Karena programnya sama dan kerja-kerjanya sama, maka suatu saat partai oposisi bisa saja bergabung dengan pemerintah, karena memang dinamika di dunia politik itu dinamis. "Misalnya, setelah pemilu 2014, ada partai di luar pemerintah yang kemudian bergabung menjadi partai pemerintah," tegas Karding.
Sementara itu, anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Saleh Partaonan Daulay menyatakan hingga saat PAN belum memutuskan sikap ingin bergabung dengan pemerintah atau tidak.
Menurutnya, PAN masih akan menyerap aspirasi dari pengurus dan kader di daerah di seluruh Indonesia melalyu rapat kerja nasional (Rakernas) yang akan segera diselenggarakan. "Dari aspirasi kader di daerah, PAN baru akan mengambil sikap, apakah akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintah," kata anggota Komisi XI DPR ini. (har)
