BOGOR (Bisnis Jakarta) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyampaikan teguran keras kepada pengelola pasar modern PT. Trans Retail Indonesia (Transmart), di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh, Yasmin, Kota Bogor.
“Saya minta sebelum resmi dilakukan soft launching, semua persoalan terkait bangunan dan keluahan warga sekitar dapat diselesaikan terlebih dahulu. Intinya kami tidak ingin, ada persoalan dikemudian harinya terkait keberadaan Transmart di daerah Yasmin itu,” tegas Plt.Walikota Bogor, Usmar Hariman, di Balikota Bogor, Kamis, (24/05).
Seperti yang pernah diberitakan, keberaaan pusat retail modern di kawasan Yasmin Kota Bogor tersebut sejak awal telah menuai banyak masalah. Bahkan hingga kini masih mendapat penolakan keras dari warga sekitar maupun sejumlah pihak di Kota Bogor.
“Seperti yang sama-sama kita dengar waktu audiensi harui Rabu kemarin penolakan cukup keras itu juga disampaikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono yang juga selaku penginisiasi Gerakan Tanam Pohon (GTP) yang memperotes keras penebangan sejumlah pohon di jalan raya di sekitar bangunan Transmart itu,” jelasnya.
Untuk itu Usmar mengatakan, terkait rencana soft launching Transmart yang dijadwalkan pada Jum’at (25/05) besok, dirinya menyarankan hal itu diundur sampai ada kejelasan untuk menyelesaikan beberapa persoalan terkait keberaaan Transmart tersebut.
“Dari pada nanti jadi masalah. Apa salahnya diundur sementara waktu, itu juga demi kelancaran dan kebaikan kita bersama,” sarannya.
Corporate Communications GM PT. Trans Retail Indonesia, Satria Hamid mengatakan, dari manajemen sudah rapat internal dan akan tetap melakukan soft launching sesuai jadwal dalam undangan.
“Maaf bukan kami bermaksud untuk mengesampingkan saran dan rekomendasi dari Pemerintah Kota Bogor, tapi ini semata-mata menyangkut segala persiapan di internal yang selama ini sudah banyak kami lakukan. Bayangkan, ini undangan sudah terlanjur disebar, tenaga kerja dan toko pun yang sudah siap masuk. Tiba-tiba harus kita batalkan?, ini juga jadi masalah besar bagai kami karena menyangkut kepercayaan banyak pihak,” kilahnya.
Hamid juga menyampaikan, terkait masalah pohon yang terlanjur ditebang, hal itu masih ada waktu untuk diselesaikan.
“Kami sudah pastikan bahwa 80 pesen pekarja kami itu adalah warga Kota Bogor dan disnaker sendiri yang telah melaksanakan seleksi penerimaannya. Kemudian terkait pohon, intinya kami siap dan bertanggungjawab untuk pohon-pohon yang terlanjur kami tebang itu,” ujarnya. (bas)
