BISNISJAKARTA.co.id – Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan cadangan devisa sebesar 1,9 miliar dolar AS menjadi 154,6 miliar dolar AS per akhir Januari 2026 yang dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.
Sebelumnya pada akhir Desember 2025, cadangan devisa tercatat sebesar 156,5 miliar dolar AS. Bank Indonesia menyebut, posisi cadangan devisa Januari 2026 tetap tinggi. “Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/2).
Ramdan menyampaikan, posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2026 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
BI menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.
“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.
Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Jumat (6/2) lalu bergerak melemah 23 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.865 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.842 per dolar AS. Analis Keuangan Rully Nova mengatakan kurs rupiah melemah seiring tren penguatan indeks dolar AS masih berlanjut. “Tren penguatan index dollar masih berlanjut seiring dengan meningkatnya permintaan obligasi pemerintah AS karena risiko pasar saham dan data tenaga kerja yang lemah,” katanya.
Yield obligasi pemerintah AS turun 9 basis points (bps) menjadi 4,18 persen, yang berarti terjadi peningkatan harga. Di pasar modal, risiko muncul dari adanya bubble harga di saham berbasis teknologi, terutama perusahaan yang belanja untuk pengembangan kecerdasan buatan sudah besar, namun pengembaliannya belum jelas.
Sumber : Antara
