JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Wacana calon Gubernur Bank Indonesia (BI) mulai bergulir menjelang masa bhakti Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang habis pada Mei 2018 mendatang.
Untuk itu, pemerintah diingatkan berhati-hati menyeleksi dan memilih sosok pemimpin BI sebelum nantinya disodorkan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Hal ini ini karena sosok Gubernur BI ke depan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. “Ya, sebaiknya orang yang berpengalaman memimpin Lembaga Keuangan Makro. Hal ini penting untuk menjaga respon pasar,” kata anggota Komisi XI DPR Tutik Kusumawardhani di Jakarta, Rabu (13/2).
Hingga saat ini, DPR masih menunggu nama-nama calon Gubernur BI yang akan diajukan Presiden Joko Widodo. “Secara formal CV masing-masing yang dicalonkan Presiden belum kami terima,” ucapnya. Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini, jam terbang dan masalah pengalaman sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. “Pengalaman memimpin Lembaga Keuangan ini penting, setidaknya butuh kemampuan menganalisa gejolak pasar uang,” terangnya.
Selain itu, sosok Gubernur BI harus cerdas meredam gejolak dan mampu membuat terobosan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia (BI) selaku pengendali monitor pasar. “Dan yang terpenting memiliki track record bersih dari korupsi dan KKN,” terang anggota DPR dari daerah pemilihan Bali ini.
Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan ada empat nama calon gubernur Bank Indonesia yang telah diserahkan ke meja Presiden Joko Widodo. Adapun empat nama itu adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro; mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Muhammad Chatib Basri; Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo; dan Gubernur BI saat ini, Agus Martowardoyo. “Empat nama itu yang masuk,” ujar kata Sofjan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (9/2/2018).
Nama-nama calon tersebut juga sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, sampai saat ini belum diputuskan. “Sudah dibicarakan juga dengan Presiden dan Wakil Presiden. Ini sekarang kan dinilai semua. Tapi Presiden belum memutuskan,” ujar Sofjan.(har)
