Ia menyakini meski penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun Jokowi pasti akan melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan pimpinan parpol koalisi pendukungnya. Namun, hjngga saat ini belum ada pertemuan yang membahas hal tersebut. "Tapi kan kalau bicara yang di luar koalisi, Pak Jokowi karena Pak Jokowi akan berbicara secara terbuka dengan pihak koalisi dalam hal ini, tentu saja jika mau, harus menyediakan manfaat tambahan," ucap mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini.
Johnny menegaskan tidak mudah menerima parpol di luar pendukung masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Syaratnya harus benar-benar satu visi dalam membangun kedepan Indonesia. "Karena masyarakat sudah melihat yang satu sudah pindah kekiri yang satu kekanan pindah pindah bersama-sama harus ada yang konsesi yang besar dan yang ini yang namanya yang disebut? Yang konsesi politik," tegas Ketua Fraksi Parai NasDem di DPR ini.
Pengamat Politik, Ari Djunaedi mengatakan di periode kedua pemerintahannya untuk 5 tahun ke depan, Presiden Jokowi tidak boleh terbebani oleh komposisi menteri-menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan. "Jadi di periode kedua pemerintahannya harus lebih firm memilih menteri-menterinya agar tidak terbebani. Meski mengakomodir tuntutan profesionalisme dan partai telah mesti sekian persennya. Sebab memang bagaimanapun partai-partai koalisi harus mendapat apresiasi," ujarnya.
Ari mengingatkan agar bermacam masalah yabg terjadi dan menyedot perhatian publik menjadi catatan pemerintahan Jokowi ke depan untuk segera dibenahi. "Tantangan berikutnya adalah janji-janji presiden yang katanya akan menitik beratkan kepada sumber daya manusia. Tentu harus didukung menteri yang capable. Kemudian juga Pak Jjokowi tidak lagi menempatkan menteri-menteri yang tidak mempunyai resistansi besar di masyarakat," pesannya. (har)
