Capt. Wisnu menambahkan, penyebab atau potensi lain terjadinya monopoli tol laut yaitu pada satu perusahaan pelayaran operator, ada kecenderungan hanya beberapa forwarder yang melayani. “Kita mensinyalir ada potensi juga disitu karena forwardernya ini-ini saja, kecenderungannya kalau itu-itu saja harga cenderung tinggi karena tidak punya pilihan lain,” katanya.
Potensi monopoli selanjutnya yaitu hanya ada satu koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang melayani pada satu pelabuhan. “Satu DLKr/DLKp dalam pelabuhan itu disingkat satu koperasi TKBM, karena tidak ada kompetisi disitu hanya TKBM itu saja maka akhirnya biayanya tinggi,” ujar Capt. Wisnu.
Sedangkan potensi yang kelima, consignee yang menjual barang sama dengan atau di atas harga pasar. Ia mengatakan selama ini dirinya mengamati bahwa rata-rata disparitas harga turunnya antara 20-25%.
Lebih lanjut, Capt. Wisnu mengatakan dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik tol laut angkutan barang, ada yang namanya proses pemesanan container atau order container atau proses shipping instruction dan melalui pemesanan ruang muat kapal dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
Standar Operasional Prosedur
Dirinya menjelaskan bahwa salah satu tujuan diberlakukan SOP tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan shipping instruction dan pemesanan ruang muat kapal dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut adalah untuk mencegah terjadinya monopoli dan pembagian ruang muat kapal yang tidak adil diantara shipper dan daerah/pelabuhan tujuan tol laut di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).
Oleh karena itu, Capt. Wisnu mengungkapkan langkah pertama yang dilakukan Kemenhub dalam mengatasi monopoli tol laut ini dengan melakukan perbaikan pada SOP shipping instruction dan sistem IMRK untuk mencegah monopoli order kontainer.
Perlu diketahui bahwa IMRK tidak dapat menyeleksi kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang.
Selain itu, langkah berikutnya dengan melakukan pembatasan kuota order container berdasarkan kuota untuk shipper dan consignee. “Kami juga akan melakukan pemberian sanksi kepada forwarder yang memanfaatkan kuota untuk consignee tertentu,” katanya.
Sementara itu, Sistem IMRK yang ada juga akan dikembangkan agar lebih transparan dalam penyediaan informasi. “Sistem IMRK harus bisa menginformasikan biaya logistik secara transparan, dan sistem IMRK harus mudah digunakan oleh consignee yang ada di daerah,” ucap Capt. Wisnu.
Selanjutnya pihaknya juga akan segera melakukan perbaikan segera pada peraturan koperasi TKBM serta akan memberikan sanksi kepada consignee yang menjual sama dengan atau diatas harga pasar.
Kami juga segera berkonsultasi dg Komite Pengawasan Persaingan Usaha untuk melihat opsi opsi perbaikan sistem pada proses bisnis dalam penyelenggaraan tol laut. Sehingga pemodal besar di daerah tidak serta merta bisa mengambil keuntungan yang tidak wajar. Disamping itu kami terus mendorong penggunaan teknologi informasi guna peningkatan transparansi biaya logistik pada ekosistem yg ada. (son)
