JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Kosongnya jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) bukan cuma menarik buat diikuti perjalanannya menjelang assessment calon yang lolos seleksi administrasi, tetapi jauh lebih daripada itu hal tersebut menyisakan Pekerjaan Rumah buat para calon Direktur Jenderal itu nantinya.
Dengan anggaran tahun berjalan sebesar Rp 11,56 trilyun, anggaran Ditjen Hubla jauh berada diatas 19 Kementerian di Republik ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan saja hanya memiliki budget sebesar Rp 10,1 trilyun.
Lalu untuk apa saja uang sebanyak itu dipergunakan sepanjang tahun 2017 ini. Pertama kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut Rp 3,96 trilyun, Pelabuhan dan Pengerukan Rp 2,3 trilyun, Ke Navigasian Rp 1,48 trilyun, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Rp 111,4 milyar, Perkapalan dan Kepelautan Rp 68,9 milyar, dan Dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 3,6 trilyun.
Forum Komunikasi Indonesia (Forkami), yang merupakan satu satunya LSM berbasiskan Maritim di Relawan Jokowi-JK, melalui ketuanya James Talakua memberikan tanggapan atas hal tersebut. “Forkami merasa terpukul dengan terjadinya OTT terhadap Dirjen Hubla, padahal yang bersangkutan baru mendapat penghargaan dari Presiden. Sudah banyak masukan demi masukan yang Forkami berikan baik kepada Kementrian Perhubungan, KKP dan Menko Maritim, sayangnya masih ada beberapa pejabat yang belum merevolusi mentalnya,” kata Talakua.
Talakua mengatakan, seharusnya pesan presiden agar Forkami ikut mengawal di sambut sehingga terjadi komunikasi dua arah dan transparan yang saling membangun sehingga apa yang diinginkan Presiden tercapai. Untuk posisi Dirjen kami berharap akan hadir seorang yang Tuhan pilih dan memiliki niat tulus untuk berbakti kepada bangsanya dan yang sangat mengerti penderitaan pelaut pelaut saat ini dan bisa membuka pintu untuk berdiskusi dan berkomunikasi mencari solusi,” paparnya.
Posisi Dirjen Perhubungan Laut, adalah seorang yang sudah sangat mengerti birokrasi, aturan international dan lokal, serta pemahaman akan dunia kemaritiman yang sangat baik. Waktu tinggal dua tahun untuk memperbaiki, biarlah posisi ini di pimpin oleh mereka yang sudah tahu dan merasakan kesulitan para pelaut dan insan maritim. “Saya yakin masih ada harapan dalam sisa 2 tahun ini menemukan seorang Dirjen yang cakap dan bersih untuk mewujudkan Nawa Cita Jokowi,” paparnya.
Dalam kesempatan terpisah Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Capt Hasudungan Tambunan mengatakan, Dirjen Perhubungan Laut seharusnya diemban oleh orang yang benar-benar mengerti dan berpengalaman dalam bidang Perhubungan Laut. “Siapapun dia harus yang benar-benar berasal dari SDM Perhubungan Laut itu sendiri yang telah pernah mengemban tugas dalam perangkat Perhubungan Laut maupun tugas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perhubungan Laut serta harus punya dedikasi yg tinggi,” katanya.
Menyinggung soal kecilnya alokasi dana untuk bidang Perkapalan dan Kepelautan, Hasudungan mengatakan, soal budget Perhubungan laut KPI berharap agar budget untuk perkapalan dan kepelautan dapat di perbesar terutama untuk kepelautannya agar tercipta SDM yang unggul dalam mengemban tugas dan kerja Perhubungan Laut. Untuk ini dibutuhkan seorang Dirjen HUBLA yang punya kapasitas seperti saran saya tadi diatas sehingga dapat menyusun budget yang sesuai dan tepat dengan kondisi dan kebutuhan perhubungan laut dalam mendukung mewujudkan cita-cita pemerintah. (son)
