BOGOR (Bisnis Jakarta) – Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PSP3 LPPM), bersama Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB), terus mengembangkan program pendidikan khusus (keahlian) Pemetaan Desa, dengan memanfaatan teknologi Drone.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria, mengatakan, program ini merupakan pendidkan khusus berkelanjutan di IPB untuk pendampingan bagi para pemuda di desa dalam melakukan pemetaan wilayah. “Kami di IPB dalam upaya meningkatkan kualitas SDM ini telah merumuskan sebuah program pendidikan keahlian berkelanjutan Pemetaan Desa,” kata, Dr. Arif Satria, pada acara Workshop, di ICC kampus IPB, Baranangsiang Senin, (16/04).
Menurut Dr. Arif Satria, IPB harus bisa membaca sinyal-sinyal perubahan. Program studi adaptif terhadap demand masyarakat, jika tidak, maka IPB akan tertinggal. “Sebagai rektor di IPB, tentu saya akan terus mendorong agar IPB ini terus bertransformasi dengan perkembangan yang salah satunya dengan penambahan berbagai program pendidikan yang salah satunya yakni program Pemetaan Desa itu,” ujarnya.
Dalam program tersebut, para pemuda atau mahasiswa akan diajari cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan potensi di sebuah desa. “Teknologi sudah berkembang, kita harus mampu memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan desa. Orang-orang yang ahli dalam menggunakan drone, harus disertifikasikan sehingga kemampuannya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu kebutuhan akan ahli drone luar biasa banyak. Tidak semua orang bisa menterjemahkan data drone. Saya merespon positif rencana ini. Bentuknya bisa program keahlian baru atau peminatan saja,” sarannya.
Dr. Sofyan Sjaf selaku Kepala PSP3 IPB menjelaskan, dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, kita membutuhkan peta administratif, peta penggunaan lahan desa, peta rawan bencana desa, peta aset dan potensi desa dan sebagainya. PSP3 IPB telah melakukan riset selama lima tahun terakhir tentang data spasial ini dengan memakai drone yang melibatkan warga desa.
“Wilayah kita ini sangat luas. Apalagi dengan masih minimnya data tematik di desa menyebabkan ketidak mampuan aparat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dengan baik pembangunan desanya. Alhasil kewenangan desa membangun tidak optimal digunakan untuk melakukan transformasi desa dari tertinggal menjadi mandiri,” paparnya.
Untuk itu, ada tiga hal yang menurtnya mendesak yang harus dilakukan yaitu pendidikan vokasi sebagai bentuk pelembagaan (pemberdayaan dan penguatan kapasitas), penyediaan server untuk menampung big data desa, dan menyusun regulasi yang afirmatif.
“Pendidikan vokasi ini bisa melibatkan para pemuda desa untuk membentuk kades sadar spasial. Pemuda desa lulusan SMA/SMK biasanya punya kemampuan yang kuat dan disiplin tinggi, loyal dan berdedikasi terhadap desanya,” ujarnya.
Hadirnya Dronedesa adalah teknologi yang efektif, inklusif dan partisipatif yang mampu memberikan informasi visual potensi sumberdaya alam. Misalnya vegetasi, kesehatan, vegetasi, status dan kepemilikan lahan, pemanfaatan lahan, tapal batas luar desa, infrastruktur, kondisi pangan, potensi air tanah, potensi ekonomi dan resolusi konflik.
“Sadar spasial menjadi mutlak, meski sumberdaya manusia di desa sangat terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan vokasi yang baik untuk mendampingi desa memproduksi dan mereproduksi data tematik yang baik,” jalasnya. (bas)
