"Telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019 – 2024. Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," pesan Zulkifli Hasan dalam Sidang Tahunan MPR 2019, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Sidang Tahunan MPR dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. MPR menggelar Sidang Tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat. Laporan kinerja lembaga negara itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian MPR melalui Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Melalui serangkaian diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan berbagai kalangan, termasuk para pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat.
Zulkifli menjelaskan alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
"Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat. Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Zulkifli.
Zulkifli juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menerima hasil Pemilihan Umum 2019 ini secara ikhlas. Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden haruslah dipahami sebagai kompetisi antar kita, antar saudara, antar sesama anak bangsa. Sehingga apapun hasilnya merupakan kemenangan kita semua sebagai bangsa Indoensia. “Pilihan politik boleh beda, tetapi Merah Putih kita sama, dan tetap akan sama untuk selamanya. Mari kita rajut kembali Merah Putih,” ajak Zulkifli.
Dalam Sidang Tahunan, atas nama pimpinan dan anggota MPR, Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang telah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024.
“Kami atas nama Pimpinan dan anggota MPR mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma’ruf Amin yang telah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024. Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno kami mengucapkan terimakasih atas sikap kenegarawanan yang telah bapak tunjukkan selama ini,” ucapnya.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa MPR disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi terkait pengaturan hukum dasar negara, yaitu mengubah dan menetapkan UUD. Pemberian kewenangan tersebut sejalan dengan ruh yang disematkan ke dalam MPR, yakni ruh kedaulatan rakyat. Spirit inilah yang kemudian dituangkan dalam visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi dan Kedaulatan Rakyat.
“Sebagai rumah kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan rakyat, MPR merupakan representasi dari daulat rakyat yang menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah yang mengedepankan etika politik kebangsaan, dengan selalu berusaha menciptakan suasana harmonis antar kekuatan sosial politik dan antar kepentingan untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara,” papar Zulkifli.
Sebagai buktinya, lanjut Zulkifli, MPR tidak ikut dalam polarisasi kompetisi Pemilu Serentak 2019, khususnya Pemilu Presiden. MPR bersikap bijak dalam menyikapi kompetisi Pilpres untuk tidak mengorbankan kepentingan persautan bangsa. MPR selalu mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa dalam kehidupan demokratis memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati. Aktivitas kenegaraan harus selalu mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa. (har)
