Menhub Budi Karya Sumadi memastikan, pembangunan infrastruktur perhubungan laut tidak lagi dengan konsep Jawa Centris, terapi Indonesia Centris. "Konsep pembangunan termasuk di bidang transportasi laut tidak lagi Jawa sentris. Tapi sesuai konsep nawacita yaitu Indonesia sentris," kata Menhub usai saat membuka Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta, Senin (8/4).
Rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut mengambil tema 'Transportasi Laut yang Bersih, Efektif dan Terintegritas berlangsunf 8- 10 April 2019. Rapat dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta dihadiri pejabat kementerian pusat dan daerah serta stakeholters lainnya.
Jadi, kata Menhub, konsep pembangunan Indonesia itu tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Di mana perhatian pemerintah bukan hanya Tanjung Mas dan Tanjung Priok tapi juga di Malayati, Rote, Bitung dan seluruh Indonesia,.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya ingin semua pegawai di lingkungan Kemenhub memiliki hati untuk berpikir, agar pembangunan tidak hanya dilakukan di Jawa saja. "Tapi di luar Jawa juga harus melakukan pembangunan," tutur dia.
Ia menambahkan, Kemenhub mempunyai tugas menghubungkan dari suatu tepat ke tempat lain, dan peran transportasi laut itu menjadi penting untuk membuka aksesibilitas daerah terdepan, terluar dan terisolir.
Menhub mengingatkan, tugas-tugas di laut itu sangat menantang. Tempatnya yang jauh terpencil dengan fasilitas terbatas dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Menhub mengajak jajarannya total bekerja dengan hati untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala tugas yang ada. "Kalau ada pembangunan pelabuhan-pelabuhan, harus dipastikan dibangun dengan baik kalau ada Tol Laut, maka harus didukung untuk mengurangi disparitas harga,” tuturnya.
Menhub berharap di pelayaran rakyat bisa dikembangan dengan baik sehingga bisa melayani masyarakat di pulau terluar. "Tetapi kami mempunyai misi di pelabuhan utama yang ada di indonesia, karena pelabuhan adalah suatu motor dari kemajuan logitik suatu negara, dalam catat index logistik kita meningkat dari 63 ke-46, suatu prestasi yang baik tapi tidak cukup dengan itu, kita ingin mereformasi, agar insan perhubungan berkontribusi dengan baik,” papar Menhub.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo mengatakan, pihaknya terus berupaya mewujudkan pelayanan yang efisien dan transparan di sektor transportasi laut. Hal itu sebagai tolak ukur keberhasilan good governance. "Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur keberhasilan good governance. Tantangan bagaimana lemerintah menciptakan pelayanan efisien dan transparan," kata Agus. (son)
