Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengingatkan keputusan memindahkan Ibukota dari Jakarta ke daerah lain harus melibatkan semua warga negara. Oleh karena itu, mekanisme dan prosedur yang tepat digunakan adalah melakukan jajak pendapat. "Jadi kita bahas dulu secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," kata Herman di Jakarta, Jumat (23/8).
Herman mengatakan untuk memutuskan pekerjaan besar harus dilakukan secara terbuka, dibahas secara komprehensif danmasyarakat harus benar-benar dilibatkan partisipasinya. "Sebaiknya dibicarakan berbagai aspek dan dampaknya, serta terencana dengan matang," tambahnya.
Herman menegaskan persoalan pemindahan ibu kota ini bukan persoalan yang sederhana. Oleh karena itu, sebaiknya diawali dulu dengan pembahasan kajian akademik di DPR secara komprehensif dan holistik. "Karena pada akhirnya harus diketok di DPR. Kecuali kalau pindahnya misalkan ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat," tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini menekankan hal terpenting yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mensejahterakan rakyat.
Bidang ekonomi, menjadi penekankan Herman mengingat banyak pihak berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, sehingga harus waspada dan fokus di ekonomi. "Selain itu memindahkan ibu kota bukan hanya memindahkan kantor, tetapi memindahkan pegawainya. Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di kalimantan? Bagaimana dengan keluarganya? Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan?" ujarnya. (har)
