BISNISJAKARTA.co.id – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dilansir dari laman bapanas di Jakarta, Rabu (30/7).
Ia menjelaskan, pada periode Juli–Desember 2025, penyaluran beras SPHP secara nasional perlu terus digenjot. “Penyaluran SPHP perlu segera dipercepat secara masif. Ini menjadi langkah kunci kita dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di seluruh wilayah Indonesia,” ujar IGK Astawa.
“Jadi, target utama penyaluran beras SPHP adalah pedagang pasar agar tersedia langsung di pasar-pasar; selanjutnya disalurkan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan TNI, Polri, dan dinas pangan, serta kios pangan atau RPK binaan daerah. Jadi, semua ini penting agar distribusi beras SPHP terdata dengan baik dan tepat sasaran,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi aktif antara Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan di daerah dengan Bulog setempat guna memastikan titik distribusi dan lokasi penyaluran SPHP tepat sasaran.
“Pada kesempatan ini kami mendorong agar Bapak/Ibu Gubernur, Bupati, dan Walikota segera menugaskan dinas pangan dan dinas perdagangan untuk duduk bersama dan melakukan pemetaan lokasi distribusi SPHP, serta segera berkoordinasi dengan Bulog di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan, sepanjang tahun 2021–2024, bulan Juli umumnya mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan bulan Juni, kecuali pada Juli 2024. Kelompok pengeluaran terbesar pada Juli adalah makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas pangan yang sering memberikan andil signifikan dalam inflasi adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
“Kami mencatat pada M4 Juli 2025, sebanyak 36 provinsi mengalami kenaikan Indeks Harga Konsumen (IPH), 1 provinsi stabil, dan 1 provinsi mengalami penurunan. Komoditas penyumbang kenaikan IPH utama meliputi cabai rawit, bawang merah, dan beras.” ujar Pudji.
Sementara itu, dinamika harga cabai terutama yang mengalami kenaikan cukup tinggi di wilayah Indonesia Timur menjadi perhatian Bapanas.
“Menyikapi kondisi tersebut, kami sudah memberikan arahan agar berkoordinasi dengan Dinas Pangan Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu daerah sentra cabai. Alhamdulillah mereka menyatakan kesiapan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menyuplai cabai ke wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga signifikan maupun kekurangan stok,” jelasnya.
“Harga cabai yang tinggi mayoritas terjadi di Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan Utara atau Indonesia Bagian Timur ini sudah kami tindaklanjuti. Untuk mengatasi ini, kami siap mendukung KAD dari wilayah sentra seperti Sulsel seperti arahan Pak Kabadan, kami akan memfasilitasi distribusi setelah koordinasi dengan dinas terkait untuk menyusun estimasi kebutuhan dan menyiapkan offtaker,” tandasnya.
