BISNISJAKARTA.co.id – Setelah empat tahun tertunda akibat pandemi Covid-19, Palang Merah Indonesia (PMI) bersama Kementerian Sosial kembali menyelenggarakan penganugerahan Tanda KehormatanSatyalancana Kebaktian Sosial. Penghargaan ini diberikan kepada para pendonor darah sukarela (DDS) yang telah menyumbangkan darah sebanyak 100 kali atau lebih.
Penghargaan akan dilangsungkan pada Senin (5/8/2024) di Jakarta dan tanda kehormatan disematkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada 1.591 DDS 100 kali yang berasal dari 26 provinsi di Indonesia yakni, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DIY, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua, Aceh, dan Jambi.
Satyalancana Kebaktian Sosial merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah kepada DDS. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian para pendonor dalam membantu sesama. Selain penghargaan ini, PMI juga memberikan penghargaan kepada DDS yang telah menyumbangkan darah sebanyak 15, 30, 50, dan 75 kali.
Di antara para penerima penghargaan, akan hadir juga DDS dengan kategori khusus seperti DDS dengan usia tertua, termuda, dan DDS dengan jumlah donor terbanyak.
Ketua Penyelenggara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial DDS 100 Kali, Linda Lukitari Waseso, menjelaskan, penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk menjadi pendonor darah sukarela.
Sekretaris Jenderal PMI, A.M. Fachir, menambahkan, darah adalah kebutuhan yang sangat penting bagi banyak orang, terutama mereka yang sedang sakit atau mengalami kecelakaan.
“Dengan menjadi pendonor darah, kita telah menyelamatkan nyawa orang lain,” ungkapnya.
Menurut rencana, acara penganugerahan Satyalancana Kebaktian Sosial juga akan dihadiri oleh mitra PMI di pemerintahan, yaitu Kementrian Sosial RI, Kementrian Kesehatan RI, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. *rah
