BISNISJAKARTA.co.id – Dalam upaya menjaga tingkat inflasi nasional di kuartal pertama tahun 2026, pemerintah mempersiapkan berbagai program stimulus ekonomi. Salah satu program prorakyat yang akan dilaksanakan berupa pengguliran kembali program bantuan pangan beras dan minyak goreng.
“Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter MinyaKita selama dua bulan sebesar 33,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” papar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.
Keputusan pelaksanaan bantuan pangan tersebut sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta (29/1/2026) yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saat itu pemerintah telah menyepakati penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng dilakukan sekali salur untuk alokasi 2 bulan, yakni Februari dan Maret 2026.
Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperbanyak dengan menyasar masyarakat desil I sampai IV, seperti halnya pada penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra). Jumlah penerima program bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Februari dan Maret 2026 direncanakan ditingkatkan menjadi 33,2 juta KPM setiap bulannya.
Jumlah KPM tersebut diperbanyak hingga 81,9 persen dari jumlah KPM program serupa sebelumnya yang berada di angka 18,2 KPM setiap bulannya. Nantinya setiap KPM akan mendapatkan 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi 1 bulan yang disalurkan oleh Perum Bulog.
Adapun secara kuantitas untuk penyaluran 2 bulan sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sebesar 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter. Demi pelaksanaan program prorakyat tersebut, anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 11,92 triliun.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menyambut Ramadan sampai Idulfitri. Harapannya melalui stimulus ekonomi ini, daya beli masyarakat dapat terus terjaga dan inflasi pangan juga terkendali semakin stabil dan baik lagi, terutama selama Ramadan sampai Idulfitri.
Dalam forum yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku siap melaksanakan program bantuan pangan. Pihaknya sudah bersiap sejak jauh hari agar dapat tersalurkan sebelum Idulfitri di Maret mendatang.
“Terkait dengan Bulog penyaluran banpang di bulan Februari dan Maret, kami kebetulan sudah melaksanakan Rakortas dengan Menko Perekonomian tiga hari yang lalu. Syukur alhamdulillah sudah diputuskan dari Rakortas Menko Perekonomian,” ungkap Rizal.
“Sudah ditentukan bulan Februari dan Maret akan dilaksanakan penyaluran Banpang kepada lebih kurang, 30 juta penerima manfaat, direncanakan. Jadi kami sudah siapkan memang di bulan Februari dan Maret untuk segera disalurkan bantuan pangan di tahap pertama tahun 2026,” tambah Dirut Rizal.
Terhadap rencana kelanjutan program bantuan pangan beras dan minyak goreng di Februari dan Maret 2026, Bapanas bersama Bulog siap mendukung salah satu stimulus ekonomi andalan pemerintah ini. Bersama Perum Bulog, program baik ini akan melanjutkan bantuan pangan beras dan minyak goreng tahap kedua tahun 2025 yang masih diperpanjang hingga 31 Januari 2026.
Sebagai informasi, program bantuan pangan yang dilaksanakan Bapanas bersama Bulog di 2025 terdiri dari dua tahap. Tahap pertama dengan alokasi Juni dan Juli berapa bantuan pangan beras 10 kg setiap bulan kepada 18,2 KPM. Selanjutnya pada alokasi Oktober dan November, pemerintah menambahkan paket bantuan dengan 2 liter minyak goreng dengan jumlah KPM yang sama setiap bulannya.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga pernah melaporkan implikasi positif program bantuan pangan beras yang turut berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan Indonesia. Saat itu disebutkan program bantuan pangan beras berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Ini menurun 0,33 persen terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok beras nasional sangat memadai untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia juga merupakan negara penghasil minyak nabati terbesar secara global.
“Stok beras kita banyak. Cadangan Beras Pemerintah di Bulog hari ini masih ada 3,2 juta ton. Jadi sangat cukup. Kalau minyak goreng, Indonesia itu menyuplai pasar dunia. Kita salah satu produsen terbesar di dunia. Tidak boleh lagi kita kekurangan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri,” ujar Amran.
