Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak bersikap over protektif terhadap WNI yang tiba dari China berkaitan penyebaran Virus Corona. Penegasan disampaikan menyusul Warga Kabupaten Natuna, Kepri yang menolak daerahnya dijadikan lokasi observasi dan karantina.
Sebelumnya, warga Kabupaten Natuna menduduki Kantor DPRD Natuna meminta DPRD setempat menolak kebijakan pemerintah pusat tersebut. "Kecemasan masyarakat itu direfleksikan oleh warga Natuna ketika menyikapi keputusan pemerintah menetapkan Natuna sebagai lokasi karantina bagi 250 WNI yang dievakuasi dari Tiongkok. Penolakan warga Natuna dinyatakan dalam unjuk rasa, Sabtu (1/2),” ucap Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (2/2).
Kecemasan itu dinilainya sangat wajar mengingat sebagian besar masyarakat begitu awam tentang virus yang dikenal dengan sebutan novel coronavirus (2019- nCoV) itu dan cara menangkalnya. Sedangkan pemberitaan tentang ekses virus ini sangat intens dan mulai menebarkan rasa takut. Apalagi setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menetapkan status virus corona Wuhan sebagai darurat dunia, yang ditindaklanjuti banyak negara dengan ragam tindakan preventif menangkal penyebaran virus itu.
Menurutnya, pemerintah harus meyakinkan masyarakat tentang kemampuan negara menangkal dan mencegah penyebaran Virus Corona ke dalam negeri. Langkah ini sangat perlu untuk mencegah kepanikan masyarakat.
Meski mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya menenangkan masyarakat saat ini, namun upaya itu dianggap belum efektif karena insidentil atau sepintas lalu, sementara pemberitaan tentang ekses dan penyebaran Virus Corona demikian intens akhir-akhir ini. Informasi tentang kemampuan negara menangkal virus itu pun masih simpang siur, dan tak jarang dibumbui hoaks.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah memberlakukan moratorium bebas visa bagi turis dari China. "Stop arus masuk turis dari Tiongkok. Untuk keperluan turis ditutup dahulu. Untuk kepentingan lain silakan dikaji dahulu sesuai dengan kebutuhan. Intinya perlu ada pembatasan jumlah pengunjung masuk dari RRT," kata Meutya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan penguatan pengawasan dan deteksi dini di perbatasan dan semua pintu masuk ke Indonesia. "Saya berharap semua pintu masuk dan keluar pelabuhan dan bandara Indonesia disediakan alat pemindai agar terdeteksi siapa saja yang terduga terinfeksi virus," ujar Meutya. (har)
