JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Anggota Komisi XI DPR, M. Sarmuji menyoroti kelesuan hasil penjualan semester I-2017 di sektor riil yang terjadi pada saat kondisi fundamental makro ekonomi yang bagus. “Pemerintah harus memberikan insentif untuk memperkuat daya beli utamanya pada masyarakat dengan penghasilan rendah,” kata Sarmuji melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Kontradiksi antara kondisi fundamental makro dan situasi di sektor riil bisa disebabkan karena masyarakat menahan diri untuk belanja. “Karena kemungkinan pengeluaran yang lebih tinggi di belakang hari atau karena kepercayaan terhadap prospek penghasilan yang berkurang,” kata politisi Partai Golkar itu.
Demikian juga dengan inflasi yang rendah, yang pada Juli 2017 0,22 persen, bisa diakibatkan karena masyarakat menahan diri karena memperkirakan/ekspektasi pengeluaran yang lebih tinggi atau penurunan daya beli.
Dalam konteks pemberian insentif untuk memperkuat daya beli, lanjut Sarmuji, pemerintah perlu memperkuat program padat karya dan menambah subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia menganggap momentum ini sekaligus bisa dimanfaatkan untuk memperkecil tingkat kesenjangan dan kemiskinan di masyarakat.
“Program pembangunan infrastruktur sebaiknya direlaksasi agar likuiditas di sektor keuangan tidak terserap secara dominan ke sektor tersebut sehingga bisa digunakan untuk menggerakkan sektor produksi dan konsumsi,” ucap Sarmuji.
Ia juga mengimbau pemerintah mendorong ekspor agar sektor produksi dalam negeri memiliki pangsa alternatif yang lebih baik. Jika produksi dapat terserap di pasar luar negeri, maka perekonomian dalam negeri juga akan membaik. Sektor pariwisata juga perlu terus ditingkatkan agar lebih menarik kunjungan wisatawan dari luar negeri.
“Sektor pariwisata akan memberikan efek berganda terutama tumbuhnya ekonomi kreatif. Sektor ini juga tidak terpengaruh dengan kelesuan ekonomi mikro dalam negeri,” kata Sarmuji. (grd/ant)
