JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Tahun 2018 ini diprediksi akan menjadi tahun yang lebih baik bagi industri pelayaran nasional, menyusul terbitnya Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu akan menjadi pendorong industri pelayaran nasional. “Peraturan ini akan berlaku pada April mendatang, dan salah satu aturannya yaitu mewajibkan ekspor produk tertentu menggunakan kapal pelayaran nasional. Ini memberikan semacam ekstra joss atau energi tambahan untuk pelayaran nasional, karena selama ini dilakukan oleh pelayaran asing yang sama sekali tidak membayar pajak,” ungkap Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Johnson W. Sutjipto di Jakarta, Senin (29/1).
Menururt pengusaha pelayaran dan galangan kapal ini, Permendag tersebut sangat signifikan dalam mendorong gairah pelayaran nasional, karena penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk ekspor dan Impor barang tertentu mewajibkan untuk kapal yang dikuasai oleh pelayaran niaga nasional. Selama ini, kata Wong Palembang ini, dikuasai dan didominasi pelayaran asing mencapai 600 juta ton, dan dengan peraturan ini diharapkan 300 juta ton akan kembali dilayani pelayaran nasional, dan penerimaan negara melalui pajak bisa bertambah.
Terkait akan pelaksanaan Permendag No 82/2017, Johnson, pihaknya juga telah memberikan masukan kepada pemerintah. “Kami mengusulkan salah satunya ya soal pajak, perlunya revisi dan modifikasi agar peraturan sukses dilaksanakan. Jika tidak ada perbaikan maka sulit akan dilaksanakan, yang pasti kami menyambut baik Permendag ini,” tutur Johnson.
Optimisme dan perbaikan industri pelayaran pada tahun 2018 ini, menurut Johnson, diperkuat dengan hadirnya sekitar 100 kapal baru yang dibuat dan dipesan dan akan diserahkan kepada Kemenhub pada bulan April mendatang. “Kapal-kapal yang dipesan Kemenhub sejak dua tahun lalu akan menjadi angkutan perintis, dan kami percaya masyarakat terpencil dan terluar akan merasakan kelancaran angkutan di perbatasan dan daerah terluar Indonesia,” jelas. Johnson.
Johnson yang juga Ketua Umum INSA ini menambahkan, INSA akan terus aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiata berskala nasional maupun maupun intenasional diberbagai negara, seperti Taiwan, Jepang, dan Hongkong. “Kami akan menghadiri rapat terkait berbagai isu dan agenda yang ada kaitannya dengan asuransi pelaut, ship recycling, navigasi, ekonomi kelautan, juga beberapa kegiatan yang harus dilakukan terkait isu-isu pelayaran di Asia Tenggara,” pungkas Johnson. (son)
