BISNISJAKARTA.co.id – Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat literasi keuangan digital saat ini mencapai 65,43%. Masyarakat didorong untuk menggunakan platform keuangan digital yang aman dan menjauhi risiko investasi bodong serta pinjaman online ilegal.
“Dengan meningkatnya pemahaman dan penggunaan platform digital yang aman, kita dapat memastikan masyarakat Indonesia siap menghadapi tantangan ekonomi digital yang terus berkembang,” ujar Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Pandu Sjahrir dalam Indonesia Fintech Summit & Expo 2024 di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar menjelaskan, pengembangan berbasis inovasi, berbasis keuangan digital dan berbasis teknologi adalah masa depan dari pengembangan sektor keuangan Indonesia yang sangat diuntungkan karena berada dalam satu pengaturan dan pengawasan oleh OJK.
“Kita berada dalam satu perangkat, dalam satu organisasi, regulator, pemangku kebijakan, dan mengatur maupun melakukan pengawasan yang selalu berbasis kepada keutamaan pengelolaan risiko (risk management), tata kelola yang baik (good governance), dan kepatuhan (compliance). Itu adalah basis dari pengaturan penyusunan kebijakan dan pengawasan yang memang menjawab dan bisa melihat secara lengkap, demi kepentingan masyarakat. Ini yang menjadikan pengembangan fintech di Indonesia ke depan berbeda dengan yang lain,” kata Mahendra.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, pentingnya literasi keuangan digital dalam mendorong akses ke layanan keuangan yang lebih luas bagi masyarakat.
Friderica melalui pidatonya yang bertajuk “From Knowledge to Access: How Digital Financial Literacy Fuels Financial Inclusion in Indonesia” menggarisbawahi peran literasi keuangan sebagai fondasi inklusi keuangan di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa meski teknologi finansial memberikan kemudahan bagi konsumen, terdapat sisi lain yakni ketergantungan yang berpotensi menyebabkan siklus utang. Hal ini perlu diatasi dengan literasi keuangan yang tepat.
“Saya ingin mengajak semua pihak untuk terus berkomitmen dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, serta memastikan inklusi keuangan yang bertanggung jawab. Ada hal penting terkait perlindungan konsumen yang ingin saya sampaikan, yakni perlindungan dari penipuan dan scam. Kita perlu terus mengedukasi konsumen mengenai bahaya penipuan, serta perlindungan konsumen terkait produk-produk keuangan yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK, Hasan Fawzi dalam pidatonya menyebut pihaknya mengarahkan ekosistem keseluruhan keuangan digital di Indonesia tidak hanya bertumbuh cepat, tetapi juga menuju ke arah yang bisa memberikan manfaat. Ia juga menegaskan pentingnya mengedepankan perlindungan konsumen, salah satunya dengan meningkatkan pengawasan market conduct.
“Bermanfaat tidak hanya bagi para pelaku bisnis dan kegiatan di industrinya saja, tapi juga berdampak kepada peningkatan dan manfaat kegiatan di sistem keuangan dan tentu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Hasan.
