HeadlineInvestasi

10 Tahun Berjalan, Realisasi PI Migas Baru 16 Persen, ADPMET Desak Revisi Aturan

BisnisJakarta.co.id – Upaya daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) untuk mendapatkan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 10 persen masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Meski ketentuan tersebut telah berjalan selama satu dekade, realisasi di lapangan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Dari 79 Wilayah Kerja (WK) migas yang telah menjalani proses realisasi, baru 13 WK atau sekitar 16 persen yang berhasil menyelesaikan pemberian hak partisipasi kepada daerah. Kondisi ini mendorong Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) untuk meminta adanya pembenahan regulasi.

Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPMET Tahun 2026 yang digelar di Hotel Vasa, Surabaya, Selasa (17/11/2026). Mengusung tema “Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas”, pertemuan ini menjadi wadah bagi daerah penghasil untuk menyampaikan berbagai persoalan dalam pengelolaan hak partisipasi migas.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. ADPMET menilai penyempurnaan aturan tersebut diperlukan agar tahapan pengurusan PI tidak lagi terhambat prosedur administratif yang panjang.

Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc., menyebut terdapat tiga persoalan regulasi yang selama ini memperlambat realisasi hak partisipasi daerah. Bahkan, pengalaman di Jawa Timur menunjukkan bahwa penyelesaian proses PI dapat berlangsung hingga lima tahun.

“Dari 79 WK yang berproses, baru 13 yang selesai dalam 10 tahun. Ini lambat sekali. Padahal, apabila Permen 37/2016 direvisi pada Desember ini, tahun depan ada tambahan lima WK saja yang berhasil sudah sangat bagus,” ujar Andang saat ditemui di sela-sela Rakernas.

ADPMET menginginkan penyelesaian administrasi PI dapat dipersingkat menjadi satu hingga dua bulan. Untuk mencapai target tersebut, terdapat tiga usulan yang diajukan kepada Kementerian ESDM.

Poin pertama adalah memastikan besaran PI ditetapkan secara langsung sebesar 10 persen. ADPMET mengusulkan penghapusan frasa “maksimum 10 persen” karena ketentuan tersebut dinilai membuka peluang perbedaan penafsiran dan negosiasi mengenai besaran porsi yang diterima daerah, seperti 5, 6, atau 8 persen. Perundingan tersebut bahkan dapat berlangsung hingga delapan bulan.

Berikutnya, ADPMET meminta adanya kepastian waktu berlakunya hak partisipasi atau effective date. Hak PI diharapkan dapat berlaku secara otomatis sejak kontrak kerja sama migas berjalan, tanpa harus melalui proses administrasi tambahan setelah penandatanganan oleh menteri.

Usulan ketiga berkaitan dengan penentuan pembagian porsi PI apabila suatu wilayah kerja melibatkan lebih dari satu daerah. ADPMET menghendaki agar proses penghitungan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dengan menggabungkan data teknis reservoir dari SKK Migas/Ditjen Migas serta data batas administrasi wilayah dari Kemendagri. Mekanisme ini diharapkan dapat menggantikan proses penghitungan melalui pihak independen yang selama ini membutuhkan waktu hingga 180 hari kerja.

Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, mengatakan bahwa kepastian besaran PI sebesar 10 persen perlu menjadi ketentuan yang tidak lagi membuka ruang negosiasi. Selain diperjuangkan melalui revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, ADPMET juga berupaya memasukkan ketentuan tersebut ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang baru.

“Kalau diskusi dan negosiasi maksimum 10 persen, itu makan waktu bisa sampai setahun. Makanya sekarang semua sama-sama sepakat bahwa ya sudah 10 persen saja,” tegas Al Haris.

Al Haris juga menyoroti pentingnya optimalisasi hak PI dan distribusi gas melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO). Terlebih, sejumlah daerah masih menghadapi persoalan kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, optimalisasi kedua instrumen tersebut diperlukan agar daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih besar dari sumber daya migas sekaligus mampu memenuhi kebutuhan energinya.

Pentingnya percepatan realisasi PI juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono. Ia menilai hak partisipasi tersebut memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat pendapatan dan kapasitas keuangan pemerintah daerah.

Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan peran besar dalam industri migas nasional. Kontribusinya mencapai sekitar 30 persen untuk produksi minyak dan 14 persen untuk produksi gas nasional. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan dari kegiatan hulu migas menjadi salah satu faktor pendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain melalui pengembangan creative financing dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Hak daerah berupa bagi hasil yang ditentukan dengan aturan PI 10 persen dari blok migas yang dikelola di wilayah kami merupakan bagian penting untuk menopang APBD dan kesejahteraan masyarakat daerah,” tutur Adhy Karyono.

Selain persoalan birokrasi, kemampuan permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengikuti skema PI juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Andang Bachtiar memastikan bahwa mekanisme pembiayaan modal awal oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tetap dipertahankan. Pembiayaan itu nantinya akan dikompensasikan melalui hasil produksi migas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, untuk wilayah kerja migas lepas pantai atau offshore yang berada di luar batas 12 mil laut, mekanisme penerimaan daerah tetap dilaksanakan melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

ADPMET berharap pembahasan dalam Rakernas 2026 dapat mendorong percepatan pembenahan regulasi sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan proses yang lebih sederhana dan kepastian hak partisipasi, pengelolaan sumber daya migas diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil.***

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button