BOGOR (Bisnis Jakarta) – Kebijakan Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menerapkan kenaikan tarif Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) menggunakan sistem terbuka atau pukul rata (jauh dekat sama) dinilai sangat tidak adil. Pasalnya, dengan kebijakan tersebut saat ini tarif tol Bogor-Ciawi/Puncak yang hanya beberapa kilo meter telah disamaratakan dengan tarif tol Jakarta – Bogor yang jarak tempuhnya mencapai puluhan kilo meter.
“Adil itu bukan berarti harus sama rata dan sama rasa begitu. Masa ini dari Bogor-Ciawi yang jaraknya hanya kurang dari 2 km tarifnya harus disamakan dengan tarif dari Jakarta-Bogor,” protes H. Zuliawan, tokoh warga Cisarua, Puncak Bogor. Senin (11/09/17).
Terlebih, kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif untuk jalan Tol Jagorawi saat ini juga sangat tidak tepat. “Sekarang ekonomi rakyat sulit, daya beli turun, harga pangan meningkat, listrik, air semua naik. Dan ini yang gak bisa saya piker sehat jalan tol Jagorawi yang seharusnya itu sudah bisa digratiskan dan dinikamti oleh rakyat malah ikut-ikutan dinaikkan juga. Kasian lah dengan rakyat, hidup sudah susah begini,” keluhnya.
Seperti yang diberitakan, sejak Jum’at (08/09), tepat pukul 00.00 WIB, tarif tol Jagorawi resmi naik dengan sistem pukul rata jauh dekat sama yakni sebesar Rp6.500. Pemerintah berkeyakinan dengan sistem ini akan mampu mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di pintu-pintu seperti di Tol TMII dan Cibubur. Selain itu kebijakan ini juga diharapkan mampu meringankan warga pengguna jalan Tol Jagorawi. “Iya enak bagi yang dari Jakarta-Bogor, itu sesuai karena jaraknya memang cukup jauh. Tapi ini kita yang di Bogor masa ke Ciawi saja tadi saya harus bayar tol sama dengan mereka Rp.6.500. Padahal saya biasa bayar tol Bogor-Ciawi itu hanya Rp1.000,” protes Imas (36), warga Bogor lainnya.
Imas berharap, pemerintah segera mengkaji ulang kenaikan tarif tol Jagorawi karena akan berdampak langsung terhadap naiknya harga sembilan bahan pokok (sembako). “Yang pasti sekarang ini jalan-jalan di Bogor seperti jalan Tajur dan Ciawi ini makin tambah macet. Sebab banyak orang mulai malas masuk tol Ciawi,” ungkapnya.
Karena merasa telah dirugikan dengan kebijakan tersebut, warga Bogor dan Puncak saat ini telah sepakat membuat petisi penolakan kebijaksn tersebut. “Alhamdulillah petisi ini juga mendapat dukungan dari para anggota DPRD baik di Kota/Kabupaten Bogor. Mudah mudahan dengan adanya petisi ini Pemerintah dalam hal ini Kementrian PUPR dan BPTJ mau meninjau ulang kebijakan kenaikan tersebut,” harapan meraka. (bas)
