Ketua DPP Partai Keadilan sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memastikan partainya tidak goyah dengan ajakan bergabung dalam partai pendukung pemerintah. Ia meyakini partainya akan mendapat dukungan lebih besar apabila tetap menjadi oposisi untuk lima tahun ke depan pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Secara etis dan logis, semua pendukung Prabowo kemarin dan itu juga harapan semua konstituen, tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah. Dalam bahasa saya tagar-nya #kamioposisi dan oposisi itu mulia, oposisi baik untuk demokrasi," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).
Penegasan disampaikan Mardani mencermati dinamika akhir-akhir ini termasuk hubungan yabg harmonis antara Ketua Umum Partai Gerindra dengan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR ini, tiap parpol memiliki hak menentukan sikap politiknya. Namun parpol juga harus memperhatikan keinginan dari seluruh konstituennya.
Ia berpandangan sebagian besar pemilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 menginginkan agar parpol pendukung tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan oposisi atau penyeimbang. "Kami di PKS diajarkan menjadi partai yang khidmat, yang melayani dan menurut saya sikap oposisi bagian dari harapan pemilih besar PKS," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tetap berkomitmen berada di luar pemerintahan sesungguhnya sedang menciptakan super presidensialisme bukan sekedar presidensial. "Kalau tinggal PKS sendiri di luar, negara ini definisikan oleh pemerintah, jangan lagi bicara checks and balances segala macam, omong kosong. Apalagi desain kelembagaan pembentukan undang-undang kita seperti sekarang, DPD yang sekarang, DPR yang seperti ini dan seluruh kekuatan politik merapat ke pemerintah, kecuali PKS. Saya katakan Anda sedang menciptakan super presidensialisme," ucap Margarito.
Ia berharap meski minum kekuatan di parlemen, partai di barisan oposisi tetap mampu mengontrol pemerintah. Seperti di Amerika Serikat (AS) peran kongres (parlemen) meski tidak terlalu superior seperti di Indonesia tetapi sering kali mampu menyulitkan terealisasinya kebijakan pemerintah. "Anda lihat, Amerika Serikat hari ini. Apa yang bisa dilakukan oleh Trump (Presiden AS) dan apa yang bisa dilakukan oleh kongres, tidak bisa bikin apa-apa. Beberapa program misalnya, pembangunan tembok Mexico itu gagal, beberapa kali terjadi shutdown," terang Margarito.
Terkait fenomena menguatnya dukunhan kepada Jokowi, Margarito mengaku sangat mendukung gagasan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar dilakukan amandemen UUD 1945 kembali untuk mengakomodir dihidupkannya kembali Garis-Garos Beaar Haluan Nrgara (GBHN). "Pada titik itu saya melihat ada relevannya emmang kita pikirkan kembali GBHN atau apapun namanya itu," ucap Margarito. (har)
