TANGSEL (Bisnis Jakarta) – Kesulitan financial, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) kota Tangerang Selatan (Tangsel) terancam tutup. LBH Keadilan setiap tahunnya mendapat penggantian biaya penanganan perkara dalam jumlah terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Banten. Namun, hal itu tak terjadi pada tahun ini. “Untuk (biaya penanganan perkara) tahun ini tidak turun. Sementara, LBH Keadilan memang bekerja secara sukarela,” ungkap Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie.
Bahkan untuk perpanjang sewa kantor pun LBH tak cukup memiliki biaya. Kendati demikian, Abdul Hamim dan rekannya tetap berjuang mencari cara agar LBH Keadilan tetap bisa beroperasi dan membantu masyarakat yang butuh bantuan hukum. Salah satunya, dengan meminta bantuan dari berbagai pihak. “Terpaksa, kami harus menyurati beberapa pihak agar membantu kami, seperti kemarin kami sudah bersurat ke Anggota DPRD Kota Tangsel,” katanya.
Padahal keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan di Kota Tangsel diyakini banyak membantu para pencari keadilan, khususnya mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu. “Setiap tahun, LBH Keadilan melayani tidak kurang dari 500 orang yang mencari keadilan, khususnya mereka yang kurang mampu,” pungkasnya. (nov)
