JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Penyakit difteri seharusnya sudah tidak ada lagi di Indonesia. Sebab sejak tahun 1976 Pemerintah Indonesia sudah melakukan imunisasi dipteri kepada anak-anak usia Balita (bawah lima tahun). Namun, tahun 2017 muncul kembali bahkan menjadi wabah. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya orangtua yang belum mau mengimunisasi anak-anak usia balita meskipun diberikan secara gratis oleh pemerintah.
Dalam acara Fokus Group Diskusi (FGD) Indonesia Bebas Difteri yang diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) di Ruang Senat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Kampus Salemba Jakarta, Minggu (7/1) terungkap, wabah muncul karena masih banyak anak-anak Indonesia yang meski sudah melakukan imunisasi namun imunisasinya belum lengkap, dan adanya anggota masyarakat yang berusia di atas usia 40 tahun yang belum melakukan imuniasasi.
FGD dibuka Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia Erwin Nurdin disaksikan Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono menghadirkan keynote speaker Dekan FKUI Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH dengan moderator ketua ILUNI UI Dr dr Taufik Jamaan SpOG. Narasumber lainnya yang hadir antara lain Direktur Surveilance Kementrian Kesehatan Dr Jane Supardi, anggota Satgas Imunisasi IDAI Dr dr Soejatmiko, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat yang juga Ketua ILUNI UI Dr Wahyu Sulistiadi, wakil dari divisi Infeksi dan Pediatri FKUI-RSCM dr Nina Dwi Putri SpA(K) dan kepala bagian mutu uji klinik imunisasi PT Bio Farma dr Mahsum Muhaammadi.
Soedjatmiko mengatakan, penyakit difteri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri corynebacterium diphteriae yang menyerang tenggorokan, hidung dan kulit. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi dan berakhir kepada kematian karena dapat menyerang saluran napas atas yang menyebabkan orang susah bernapas, merusak jantung, ginjal dan syaraf. Selain itu dapat menular.
Agar tahun 2018 Indonesia terbebas dari wabah penyakit difteri, Dosen FKM UI yang juga Ketua ILUNI UI Dr drg Wahyu Sulistiadi mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar bersama-sama menggalakan imunisasi dipteri. Selain itu, melakukan penguatan sistem informasi kesehatan, melakukan majamen crisis solution serta memproduksi serum dan vaksin yang berkualitas. Yang tidak kalah pentingnya adalah, keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat, apapun latar belakang politik dan agamanya, semuanya harus punya satu tujuan. Hilangkan penyakit difteri.
Senada dengan Wahyu Sulistiadi, Dekan FKUI Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH menyampaikan, agar masyarakat tidak termakan informasi hoaks atau informasi bohong yang saat ini bersebaran di media sosial, termasuk soal difteri dan imunisasi yang berakibat banyaknya anggota masyarakat yang enggan mengimunisasikan anak-anaknya.
FKUI sendiri sebagai lembaga pendidikan, kata dia, siap membantu pemerintah untuk mengatasi dan menghentikan penyebaran penyakit difteri. Selain memiliki 3000 dokter dan mahasiswa kedokteran yang siap diterjunkan ke lapangan untuk membantu melakukan sosialisasi yang benar sekaligus juga membantu melakukan pengobatan. “FKUI sendiri memiliki banyak tenaga ahli di bidang kesehatan. Semuanya siap membantu pemerintah dan masyarakat untuk menghentikan dan mencegah penyakit difteri di Indonesia,” papar Dr dr Ari Fahrian Syam SpPD.
Stok Vaksin Cukup
Menyinggung tentang ketersediaan serum dan vaksim yang akan digunakan untuk segera menghentikan wabah penyakit difteri tahun 2018 ini, kepala bagian uji klinik imunisasi PT Bio Farma dr Mahsum Muhammadi menyampaikan, pihaknya memiliki stok serum dan vaksin difteri yang cukup. Selain itu, semua serum dan vaksin aman dan sudah sesuai dengan lisensi serta prosedur pembuatan obat dan vaksin yang disyaratkan lembaga kesehatan dunia (WHO).
Untuk menjamin rasa tenang masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, menurut Mahsun, pihaknya saat ini tengah melakukan sertifikasi halal dari berbagai serum dan vaksin yang diproduksinya. Selain vaksin dipteri, vaksin yang tengah dilakukan sertifikasi halal antara lain Vaksin BCG dan pelarut BCG, vaksin Pentabio (DTTP, HB-HIB) dan vaksin TT.. Dengan sertifikasi halal tersebut, tidak ada lagi alasan bagi masayrakat untuk menolak vaksinasi kepada putra-putrinya. (son)
