TANGSEL (Bisnis Jakarta) – Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di duga terjadi penyimpangan. Dugaan ini terendus menyusul perilaku petugas yang justru meminta ATM berikut nomor PIN di dalamnya. Mereka beralasan hal itu untuk proses pendataan ulang petugas. “Kok kenapa nomor PIN ATM diminta juga ya. Mana uang bantuan saja pada enggak jelas. Bisa-bisa malah (ATM) digesek petugas. Ini kapan dibalikinnya aja belum ketahuan,” ungkap salah seorang warga penerima PKH, Mirawati.
Lebih lanjut Mirawati mengatakan, dirinya hanya mendapatkan bantuan sebesar 220 ribu. Jumlah tersebut didapat setelah empat bulan terakhir. Padahal seharusnya tiap bulan saja 110 ribu. Selain itu jumlah bantuan yang diterima masing-masing warga berbeda, kendati masing-masing mengantongi kartu dan waktu sama.
Kecurigaan juga kian menguat karena pembagian bantuan bukan dilakukan dikantor kelurahan, melainkan di salah satu rumah warga. “Iya dirumah Mandor Sanan. Kasihan ada beberapa ibu-ibu kemarin dapat, tapi sekarang enggak. Ini ada tetangga saya punya agen sembako besar, kios bakso, sama fotocopy malah dapat bantuan,” tandasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tangsel menegaskan, pihaknya belum menerima informasi adanya penarikan ATM berikut nomor PIN penerima bantuan PKH. Hanya memang tidak ada alasan apapun proses tersebut dilakukan oleh petugas. “Perlu dicatat, alasan pendataan ulang sama pengecekan saldo tidak benar itu. Kenapa harus minta ATM. Data lama kan sudah ada, tinggal dicek ulang saja,” tegasnya.
Pada dasarnya, pengecekan saldo dapat dilakukan oleh masing-masing warga penerima bantuan secara mandiri. Apabila dana bantuan belum masuk setelah dicek, yang bersangkutan dapat menanyakannya ke Dinas Sosial. Setelah itu baru dapat dikonfirmasi ke Bank BNI. “Bantuan non pangan dihitung tiap bulan Rp110 ribu. Tinggal dikalkulasikan saja berapa bulan cairnya. Sebenarnya Bank BNI juga sudah punya data penerima bantuan. Kalau ada yang sampai tahap awal dapat bantuan, sementara tahap selanjutnya tidak dapat, itu harus dipertanyakan,” pungkasnya. (nov)
