DEPOK (Bisnis Jakarta) – Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Dwi Rahma mengklaim, warga bisa memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Namun, hal itu setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan. Sebab, dengan BUMD tersebut Depok mampu memutus rantai distribusi pangan sehingga bisa menjadi lebih ringkas dan efektif.
“Rantai distribusi pangan untuk masuk ke Kota Depok cukup panjang. Dari daerah-daerah produsen seperti Sukabumi, Cirebon, Cianjur kebanyakan ke Pasar Induk Cipinang Jakarta dulu, baru ke Depok,” katanya.
Pihak menjelaskan, keberadaan BUMD, bahan pangan nantinya bisa langsung diambil dari produsen, dengan harga yang jauh lebih murah. Di sisi lain, keberadaan BUMD juga bisa meminimalisir usaha spekulan yang kerap menaikkan harga secara sepihak. “Kalau pemerintah bisa melakukan intervensi, syukur-syukur harganya bisa stabil,” lanjutnya.
Sementara BUMD pangan yang saat ini dikaji, lebih pada kebutuhan sembako, seperti gula, minyak, gas, dan beras. Ia berharap, tidak ada lagi terjadi kelangkaan salah satu kebutuhan sembako di lingkungan masyarakat.
Selain itu, nantinya BUMD juga bakal diisi orang-orang yang berpengalaman dalam mengelola ritel-ritel besar. Seperti direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional dan pengembangan. Ia sendiri menargetkan terbentuknya BUMD pada satu atau dua tahun mendatang. “Proses pembentukan BUMD ini kan cukup panjang, setelah terbentuk Peraturan Daerah (Perda) dari dewan masih ada beberapa tahap lagi, seperti kajian awal, analisa investasi, naskah akademis, dan pengajuan Prolegda. Semoga di dua tahun ke depan kita sudah memiliki BUMD pangan,” ungkapnya. (jif)
