Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui bahwa program tol laut belum dijalankan secara maksimal, karena itu perlu adanya peningkatan. “Ini memang satu hal penting untuk disadari, selama saya jadi menteri hampir empat tahun melihat bahwa tol laut belum maksimal,” kata Menhub Budi saat memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus DPP Asosiasi Perusahaan Pelayanan Niaga Indonesia (INSA) dan Webinar INSA di Jakarta, Jumat (19/6).
Menhub menjelaskan, salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya angkutan balik dari wilayah timur ke barat Indonesia. “Kita perlu improve (tingkatkan), kita harus meletakkan hati kita tol laut agar ini memang berjalan dengan baik. Satu problem (masalah) adalah angkutan dari timur ke barat belum ada,” katanya.
Padahal, Budi menilai wilayah timur Indonesia memiliki komoditas yang kompetitif yang dibutuhkan di Pulau Jawa, seperti ikan, rumput laut dan kayu.
Untuk itu, Ia meminta peran serta INSA untuk mencari komoditas wilayah timur yang bisa diangkut sebagai ketersediaan logistik untuk wilayah barat. “Anggota INSA yang terlibat dalam tol laut juga berperan serta mencari barang di Indonesia timur ke sini. Ada anggota INSA di angkutan batubara, bersama-sama buat CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) ke pedalaman Kaimana, Sorong, Merauke,” katanya.
Dengan demikian, Menhub menuturkan selain mendapatkan logistik untuk diangkut, juga bisa membuka kesempatan lapangan kerja, bahkan menjadi bisnis.
Namun, Menhub memastikan saat ini sembilan bahan pokok sudah hadir di wilayah timur serta disparitas harga yang sudah berupaya ditekan hingga tidak jauh berbeda dengan di Pulau Jawa. “Tol laut menjadi hal yang penting bagi saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur. Tol laut adalah menjadi suatu upaya memastikan supply (ketersediaan) logistik di bagian timur jalan dengan baik. Kita pastikan beras, minyak, gula dan sembilan bahan pokok ada di sana. Lebih dari itu, kita pastikan disparitas harga antara di Jawa dengan di Indonesia bagian timur harus sudah sama,” ujarnya.
Ketua Umum INSA terpilij Carmelita Hartoto mengatakan, pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 memiliki tanggung jawab besar, karena tantangan yang dihadapi pelayaran nasional semakin berat seiring mewabahnya Covid-19.
Untuk itu, pengurus DPP INSA 2019-2023 harus lebih bekerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan untuk memajukan pelayaran nasional. “Kepengurusan yang baru ini harus semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan kemajuan industri pelayaran nasional, serta memperkuat sinergi antara INSA dengan pemerintah dan seluruh stakeholder,” kata Carmelita.
Carmelita menuturkan, INSA terus berupaya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemajuan industri pelayaran nasional. Isu-isu pelayaran nasional pun telah disusun menjadi program kerja Pengurus DPP INSA 2019-2023 yang harus diperjuangkan.
Diakui Carmelita kinerja pelayaran nasional sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan hampir merata pada seluruh sektor pelayaran. Untuk itu, pelaku usaha membutuhkan stimulus dari pemerintah dan seluruh stakeholder.
INSA juga telah memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait new normal (kenormalan baru), khususnya mengenai kelancaran pengoperasian kapal.
Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan webinar yang mengusung tema 'Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju'.
Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menjadi keynote speaker pada acara webinar ini.
Adapun narasumber yang mengisi webinar adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Capt. Wisnu Handoko, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, dan Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Julius Wiratno. (son)
