Satgas BLBI Sita Barang Jaminan PT Sejahtera Wira Artha

JAKARTA (bisnisjakarta.co.id) –Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta telah melaksanakan penyitaan atas barang jaminan PT Sejahtera Wira Artha, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya di Jl. Raya Semper, Kelurahan Semper Timur (d.h. Semper), Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara  atas nama PT SEJAHTERA WIRA ARTHA yang berkedudukan di Jakarta.

Bidang tanah tersebut merupakan barang jaminan yang disita dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban PT Sejahtera Wira Artha terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi, sejumlah US$5.089.272,13 (lima juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua dollar amerika tiga belas sen) dan Rp759.982.862,88 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen), sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%.

Penyitaan ini dilakukan oleh Satgas BLBI melalui Jurusita KPKNL Jakarta V, yang dihadiri oleh Purnama T. Sianturi selaku Ketua Sekretariat Satgas BLBI, didampingi oleh beberapa anggota Satgas, anggota KPKNL, beserta jajaran dari tim Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, Polres Metro Jakarta Utara, Polsek Cilincing, Koramil Cilincing, serta aparat pemerintah setempat.

Selanjutnya, barang jaminan yang telah disita tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, serta akan dilakukan penjualan secara terbuka (lelang), atau penyelesaian lainnya.

Dengan begitu, Satgas BLBI juga berkomitmen secara konsisten akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi, melalui serangkaian upaya seperti diantaranya adalah pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan maupun Harta Kekayaan Lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya. *rah

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button