JAKARTA (bisnisjakarta.co.id) – mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng murah untuk masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter. “Ini di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia dan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan Rapat Koordinasi Terbatas yang disaksikan secara daring, Rabu (5/1).
Airlangga menyampaikan kebijakan tersebut akan dievaluasi pada Mei dan penyediaan minyak murah tersebut dapat diperpanjang. Selama periode 6 bulan tersebut, pemerintah menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng yang membutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga dan PPN sebesar Rp3,6 triliun. “Komite pengarah memutuskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp3,6 triliun,” ujarnya.
Selain itu, BPDPKS dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDPKS, termasuk menyiapkan pendanaan dan PPN, menyiapkan perjanjian kerjasama hingga penetepan surveyor independen. “(Tugas) Pak Menteri Perdagangan terkait dengan kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi terkait dengan harga eceran tertinggi,” katanya.
Adapun Menteri Keuangan bertugas untuk menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga, mengadopsi peraturan Dirjen Pajak dan lembaga lain, termasuk Kementerian Perindustrian terkait dengan SNI.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan produksi minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000 per liter direncanakan pada pekan ini atau paling lambat pada awal minggu depan. “Kita akan mulai mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung tidak akan lebih lama dari pada awal minggu depan, mudah-mudahan akhir minggu ini sudah mulai,” kata Lutfi.
Penyediaan minyak goreng harga murah tersebut akan melibatkan setidaknya 70 industri minyak goreng dan 225 packer. Namun untuk penyediaan awal, pemerintah akan bekerja sama dengan lima industri minyak goreng besar. “Kita akan meminta lima dulu yang mayor yang besar untuk segera mengalokasikan untuk minyak goreng kemasan sederhana ini untuk bisa jalan,” ujarnya.
Ia menargetkan distribusi minyak goreng tersebut akan dapat menjangkau seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan pada akhir minggu depan. “Mudah-mudahan ini dapat memberikan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat dan mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan nilai aman karena bentuk daripada penyaluran minyak goreng ini minyak goreng kemasan sederhana,” kata Lutfi.
Kendati menyediakan minyak goreng kemasan sederhana, Lutfi menegaskan bahwa pihaknya masih akan tetap mempertahankan minyak goreng kemasan premium. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyampaikan, pihaknya ditugasi untuk menutup selisih harga antara harga pasar dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh menteri perdagangan.
“Dengan dana kurang lebih sebesar Rp3,6 triliun termasuk PPN, perlu saya informasikan bahwa Alhamdulillah kondisi dana dari BPDPKS untuk bisa mendanai program ini InsyaAllah bisa dilakukan yang sampai dengan 6 bulan,” katanya. *rah
