DEPOK (Bisnis Jakarta) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok meminta pihak sekolah untuk mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tiga Tahunan yakni 2015-2018. Hal itu katakan Kepala Disdik Kota Depok, Mohammad Thamrin terkait adanya agenda Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat.
Audit yang dilaksanakan terkait dana bantuan pemerintah pusat dan kota untuk kinerja pendanaan pendidikan, salah satunya realisasi program Indonesia Pintar (IP). Pihaknya menjelaskan sebelumnya juga telah dilakukan audit tahap satu pada (13/09) lalu. Sedangkan yang tengah dipersiapkan saat ini audit tahap kedua 17 Oktober mendatang.
“Audit untuk mengukur penerapan program pemerintah pusat di daerah. Di sekolah juga nantinya akan ada 20 pelajar yang akan diverifikasi data dan kelayakannya. Audit juga berkenaan pada pengelolaan dana yang diterima, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan arena.” Jelasnya.
Selain itu, pengecekan juga dilakukan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, Disdik menghimbau pihak sekolah perhitungan dengan teliti dan terperinci. “Berbagai kegiatan yang menggunakan dana bantuan harus benar-benar diteliti,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengaku bakal mendampingi sekolah terkait pembuatan laporan sebelum diverifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan prosedurnya, biasanya terdapat lima petugas yang memeriksa LPJ pihak sekolah yang dibuat di Kantor Disdik. Setelah dirasa cukup selanjutnya meninjau beberapa sekolah pilihan. (jif)
