Rencana pemulangan 660 warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan Negara Islam Irak Siria (ISIS) ke tanah air harus pertimbangan matang dan cermat. Apabila tidak siap, sebaiknya wacana ini dihentikan demi terjaganya stabilitas politik dan ekonomi. "Jika pemerintah tidak siap dengan program deradikalisasi yang matang dan cermat, akan sangat riskan menerima kehadiran para WNI eks kombatan ISIS. Artinya, memulangkan 660 eks kombatan ISIS tentu saja akan menambah dan membuat masalah semakin pelik," ucap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Minggu (9/2).
Bamsoet mendukung apapun keputusan yang diambil pemerintah, termasuk menerima kepulangan para eks kombatan ISIS, selama pemerintah telah siap dengan program khusus derakalisasi dan penanaman kembali nilai-nilai kebangsaan kepada mereka.
"Walaupun tidak terlalu khawatir dan keberatan jika pemerintah benar-benar telah siap dengan segala resikonya menerima para WNI eks kombatan ISIS untuk kembali, namun saya mengajak pemerintah untuk lebih memahami suasana kebatinan masyarakat saat ini," imbuhnya.
Suasana kebathinan masyarakat dimaksud yaitu ketidaknyaman masyarakat yang dimulai sepanjang tahun politik Pemilu 2019 lalu, lalu muncul kembali gesekan sikap intolerensi di sejumlah daerah.
Masalah terorisme, menurutnya masih menjadi persoalan serius hingga saat ini. Peristiwa penusukan yang dialami Jenderal purnawirawan TNI Wiranto semasa masih menjabat Menko Polhukam harus dilihat sebagai bukti nyata ancaman itu. Bahkan, sepanjang bulan Desember 2019, Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri masih melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di Yogyakarta, Papua, Aceh hingga Kota Bima di NTB.
"Kini masyarakat lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Mewujudkan hal ini saja masih tidak mudah, karena di sana sini masih saja ada perilaku intoleran dan diskriminatif," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, jika pemerintah tidak siap mengantisipasi ekses negatif yang mungkin timbul akibat kepulangan WNI eks kombatan ISIS. "Sebaiknya segera mengambil keputusan dan menghentikan wacana pemulangan tersebut. Sebab, jika polemik pemulangan WNI eks kombatan ISIS terus dibiarkan menjadi bola liar, berpotensi merusak kondusivitas di dalam negeri," ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai melihat dinamika yang berkembang saat ini, masyarakat sepertinya lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan komunitas pengusaha berharap pemerintah all out mengeliminasi semua hambatan berbisnis. Pada dua agenda inilah hendaknya pemerintah berfokus.
"Pemerintah harus sudah benar-benar siap untuk melakukan cuci otak dengan nilai-nilai Pancasila atau deradikalisasi jika memutuskan menerima kepulangan WNI eks kombatan ISIS. Pemerintah juga harus berhitung dengan cermat. Sebab, Wacana ini mestinya dikaitkan dengan fakta tentang ancaman nyata dari sel-sel teroris di dalam negeri," urainya.
Bamsoet mengatakan bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah, karena mereka secara sepihak sudah mencampakan status WNI-nya. Karenanya, harus ada program khusus deradikalisasi yang matang dan parameter yang jelas jika pemerintah ingin memulangkan mereka.
"Sehingga, mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara," tandasnya. (har)
