Pada Pidato awal sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada lima hal yang akan menjadi titikberat dilakukan pada periode kedua pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ucap Presiden Joko Widodo pada Pidarto Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 di Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Untuk mewudjukannya, menurut Jokowi tidak bisa dilakukan dengan cara-cara lama, tetapi harus mengembangkan cara-cara baru. Caranya, melakukan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Selain itu, kerjasama dengan industri dioptimalkan serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
Kedua, adalah pembangunan infrastruktur yang akan terus dilanjutkan. Yaitu infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, dan yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Untuk itu, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. "Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," ucap Jokowi.
Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.
Masing-masing UU tersebut, menurut Jokowi akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang terkait dengannya. "Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," tegas Jokowi.
Keempat, penyederhanaan birokrasi yang harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang dan birokrasi yang panjang harus dipotong dan dipangkas.
Untuk itu, Presiden Jokowi berencana akan menyederhanakan sistem eselonisasi dari 4 menjadi hanya 2 saja. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tegasnya.
Berkaitan dengan itu, nantinya kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, diminta serius menjamin tercapainya tujuan rogram pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ancamnya.
Terakhir, hal kelima yang menjadi prioritas kerja pemerintahnya bersama Ma'ruf Amin adalah transformasi ekonomi. Yaitu kemampuan bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi kemampuan yang berdaya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. (har)
