Permusyawaratan antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dengan tegas menolak penerapan pelaksanaan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji. "Karena persyaratan tersebut sangat memberatkan umat Islam yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci mengingat kondisi geografis Indonesia,” tegas Ketua Dewan Pembina Patuhi Fuad Hasan Masyhur saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (3/1).
Fuad mengatakan, VFS Tasheel yang sebenarnya memiliki izin travel mengemban tugas tersebut tanpa dibekali perangkat yang memadai, lokasi kantor yang sulit dijangkau para calon jamaah umrah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dan kemampuan SDM yang minim baik dalam penguasaan alat maupun dalam hal pelayanan.
Ia mengatakan, kebijakan yang semula dimaksudkan Pemerintah Saudi Arabia untuk mengurangi antrian saat kedatangan di bandara Jeddah maupun Madinah telah berubah menjadi prosedur tambahan yang sangat menyulitkan jamaah umrah. Jika saat kedatangan di bandara di Jeddah dan Madinah jamaah mengantri dalam durasi 30 menit saat peak season, kini setelah pengambilan data biometriknya di 34 kantor VFS Tasheel di beberapa ibu kota provinsi di Indonesia, jamaah harus menempuh perjalanan yang bisa mencapai 3 hari 2 malam karena faktor geografis danterbatasnya pelayanan.
Keluhan para jamaah umrah ini sudah dilayangkan PATUHI kepada Kementerian Agama, Kemenlu, DPR, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta serta langsung menemui Wakil Menteri Haji bidang Umrah, Dr. Wazan di Jedah. Tapi keluhan yang disertai foto, video atas kesulitan dan kesengsaraan jamaah umrah ini terus berlangsung sejak diwajibkannya kelengkapan data biometrik ini oleh Kedutaan Saudi per 17 Desember 2018.
Kini PATUHI akan berupaya meneruskan keluhan, kekecewaandan aspirasi jamaah Umrah Indonesia yang jumlahnya sudah 1 juta pertahun akan meminta kepada Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang berkewajiban melindungi kedaulatan negara Indonesia agar segera mengakhiri kegiatan penzaliman oleh swasta asing yang mengambil data diri warga negara Indonesia tanpa hak di wilayah kedaulatan Indonesia.
PATUHI menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan biometrik ini, selain secara teknis sangat menyulitkan jamaah, VFS Tasheel juga mengabaikan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dimana Perseroan Terbatas yang terlibat dalam penyelenggaraan umrah wajib mendapat ijin Menteri Agama, sementara VFS Tasheel tidak memiliki izin dari Menteri Agama, Sedangkan dalam hal pengambilan data biometrik yang sesungguhnya kewenangan Dukcapil dan Dirjen Imigrasi, VFS Tasheel juga tidak mendapat ijin maupun rekomensasi dari Kemendagri.
Dengan demikian, kata Fuad, VFS Tasheel berupaya mengawal aturan keimigrasian Saudi tetapi melanggar aturan dan perundangan di Indonesia. Untuk itu, jika Kemenag, Kemendagri, dan Kemenlu tidak dapat menghentikan kegiatan usaha swasta asing yang melanggar hukum ini, maka PATUHI segera menyampaikan hal ini kepada Presiden Jokowi demi marwah bangsa dan kemudahan pelayanan jamaah umrah Indonesia yang kini menjadi jamaah dengan jumlah terbanyak kedua setelah Pakistan tetapi jamaah terbesar dalam nilai transaksi biaya umrah di Saudi.
PATUHI meminta Presiden Indonesia beserta jajaran Kabinet terkait agar meminta kepada Duta Besar Saudi Arabia di Indonesia untuk menghentikan pelaksanaan pengambilan data biometric bagi jamaah umrah sampai aspek hukumnya terpenuhi sesuai undang-undang dan peraturan di Indonesia dan sampai aspek teknis pengambilan data biometric tidak lagi menyulitkan jamaah umrah baik secara ekonomis maupun geografis. (son)
