JAKARTA (bisnisjakarta.co.id) – Sebagai salah satu upaya strategis Pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, Program Kartu Prakerja saat ini telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat. Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022 lalu juga mendorong Pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023.
Dalam Keterangan Pers yang dipantau di Denpasar, Kamis (5/1), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima. Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. “Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” ungkap Airlangga.
Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut, salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.
Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.
Ke depannya, Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yag telah ditentukan. “Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Airlangga.
Di pihak lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan balai-balai pelatihan pekerja yang dimiliki Kemenperin siap mendukung program Kartu Prakerja skema normal yang akan diselenggarakan secara luring atau offline. “Kita punya balai-balai Kemenperin, kita punya balai vokasi, balai pendidikan, itu banyak sekali, dan politeknik kita ada 19 di Indonesia. Jadi intinya infrastruktur pendidikan yang ada di Kementerian Perindustrian itu sudah siap untuk mendukung program Kartu Prakerja,” katanya.
Pelaku usaha yang ingin mengadakan pelatihan bagi pekerjanya juga bisa bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja sehingga lokasi pelatihan bisa disediakan oleh perusahaan penyelenggara program. Program Kartu Prakerja juga diharapkan dapat meningkatkan keahlian pekerja tidak hanya untuk memenuhi lowongan pekerjaan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. “Nanti peserta bisa menjadi tenaga kerja untuk mengisi pasar tenaga kerja di luar negeri karena sekarang ini permintaannya sedang tinggi sekali. Jadi kita harus siapkan SDM Indonesia supaya kita mempunyai kriteria yang memang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dunia,” ucapnya. *rah
