JAKARTA (Bisnis Jakarta) – DPR meminta pemerintah dan semua elemen masyarakat menyiapkan diri terhadap hadirnya revolusi industri keempat atau Industry 4.0 yang akan mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Dinamakan revolusi, karena kemungkinan memberi dampak sangat besar bagi peradaban manusia. Revolusi industri ini akan berjalan sangat cepat, dengan menekankan pada kemampuan artificial intelligence (kecerdasan buatan),” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pada Pidato Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2017–2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/3).
Menurut Bambang Soesatyo (Bamsoet) kehadiran revolusi industri keempat tidak dapat dielakkan. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus siap ketika menghadapi persoalan digantikannya tenaga kerja manusia dengan perangkat teknologi. Dampaknya, akan terjadi kesenjangan sosial sangat besar karena banyak tenaga kerja yang kemudian digantikan oleh robot dan tenaga berbasis mekanisme mesin.
“Terdapat isu kesenjangan sosial yang semakin meningkat karena sebagian masyarakat kita, jangankan untuk siap menghadapi revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi, sementara untuk bertahan hidup dalam persaingan antar tenaga kerja sesama manusia saja sudah sulit,” ingatnya. Kesenjangan sosial, dinilainya menjadi isu dari tahun ke tahun, juga dengan bergantinya pemerintahan dari waktu ke waktu. Pilihan kebijakan yang dimiliki pemerintah adalah mengubah subsidi yang bersifat umum, secara bertahap menjadi bantuan sosial yang mengarah pada sasaran dengan lebih spesifik.
Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah basis data yang akurat. Sebab, dengan itu maka bantuan pemerintah anggarannya lebih efisien, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak menerima. “Basis dari revolusi industri 4.0 adalah digitalisasi, ilmu komputer dan analisis big data,” imbuhnya.
Kendati demikian, DPR menyambut baik sejumlah lembaga dan kementerian yang mulai gencar menghadapi persoalan ini seperti yang dilakukan Kementerian Perindustrian dengan membuka dialog tentang revolusi industri 4.0 dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.
Begitu juga inisiatif Kementerian Keuangan dalam menginisiasi Program Perlindungan Sosial. Langkah yang diambil Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran, adalah upaya solutif menyelesaikan permasalahan krusial pada masa kini dan masa datang tentang kesenjangan sosial. (har)
