Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi imbauan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kepada para pendukungnya agar tidak mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal persidangan sengketa hasil Pilpres 2019.
Kapolri juga menghargai sikap Prabowo yang meminta pendukungnya untuk tetap percaya pada proses hukum yang sedang berjalan. "Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada bapak Prabowo Subianto yang telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat terutama pendukung beliau untuk mempercayakan proses hukum yang sudah ditempuh oleh beliau ke MK," kata Tito saat memimpin Apel Operasi Ketupat di Lapangan Monas Jakarta, Kamis (13/6).
Tito menjelaskan, Polri berupaya mengantisipasi untuk keadaan terburuk. Saat ini diketahui terdapat sekitar 32.000 personel gabungan Polri dan TNI untuk mengamankan jalannya proses sidang sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Sejumlah itu sebanyak 17 ribu merupakan personel dari Kepolisian.
Terkait dengan pengamanan sidang sengketa hasil Pilpres di Gedung MK, Tito mengatakan, Polri tegas tidak akan mengizinkan massa yang hendak melakukan aksi unjuk rasa. "Untuk saat ini kami melihat bahwa kemungkinan ada, tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK," kata Tito.
Pertimbangannya karena aksi demo di depan Gedung MK akan mengganggu jalannya proses persidangan di MK. Bahkan juga mengganggu ketertiban publik dan bahkan hak asasi orang lain.
Larangan itu menurut Tito sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tito menegaskan tidak ingin mengambil risiko jika terjadi kerusuhan sepwrti kasus kerusuhan di Gedung Bawaslu.
Menurut dia semua pihak belajar dari peristiwa kerusuhan 22 Mei di depan gedung Bawaslu. "Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan," tegas Tito. (har)
