Bisnisjakarta.co.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menginisiasi adanya Forum Perangkat Daerah untuk mencari solusi pengangguran terbuka di Jawa Barat.
Kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2025 antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota digelar di Hotel Holiday Inn jl Pasteur, Kota Bandung, Kamis, 22 Februari 2024.
Mengemban amanat Permendagri No.86 Tahun 2017 untuk menyelaraskan rencana kerja, fenomena perkembangan dinamika ketenagakerjaan ygang semakin komplek, disparitas upah minimum yang mengakibatkan produktivitas tenaga kerjah rendah hingga tingkat pengangguran terbuka yang cenderung tinggi.
Dengan menyelaraskan rencana kerja tahun 2025 antara provinsi dan kabupaten/ kota diharapkan memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, DRS Teppy W. Dharmawan, SH., MKM bahwa isu strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ditawarkan berupa perumusan program yang nantinya akan diturunkan dalam bahasa kegiatan hingga menuju teknis dalam melaksanakan.
“Yang diharapkan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota terjadi komitmen menyusun bersama rencana kerja untuk menuju Indonesia Emas,” ungkap Teppy.
“Harapan kita dapat bersinergi dan berkolaborasi yang menjadi keharusan guna mendapatkan solusi praktek baik ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini,” pungkas Teppy W. Dharmawan.
Hadir sebagai narasumber dari kegiatan Forum Perangkat Daerah yakni Biro Perencanaan dan dan Manajemen Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yang memaparkan mengenai arah kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Out Look Ketenagakerjaan Jawa Barat
Narasumber dari Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian yang memaparkan outlook ketenagakerjaan Jawa Barat jangka panjang sampai dengan tahun 2045 sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Dipresentasikan oleh Rini Nurhayati, SE., MT., bahwa kondisi ketenagakerjaan umum di Jawa Barat menurut data dari BPS Agustus 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 66,49%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,44%, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 92,56%.
Selain itu, kondisi Penduduk Usia Kerja (PUK) 38,19 juta orang, Angkatan Kerja (AK) 25,39 juta orang diantaranya terdapat data orang yang bekerja sebanyak 23,50 juta orang dan Pengangguran sebesar 1,89 juta orang yang hampir mendekati angka 2 juta orang.
Kondisi selanjutnya, data Bukan Angkatan Kerja (BAK) yakni yang masih sekolah sebesar 2,88 juta orang, Mengurus Rumah Tangga (MRT) 8,35 juta dan lainnya sebesar 1,56 juta orang yang berpotensi mengarah pada pengangguran terbuka.
“Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat mengalami pergeseran secara signifikan bila ditinjau dari kondisi perekonomian, yakni pertumbuhan perekonomian Jawa Barat pada Tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 5,67,” kata Rini Nurhayati.
Namun, lanjut Rini, mengalami kejatuhan pertumbuhan ekonomi saat pandemi covid-19 pada tahun 2020 hingga -2,52. Pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,45 yang selanjutnya mengalami guncangan pada Tahun 2023 sebesar 5,00 saat memasuki tahun politik atau pra-pemilu.
Dengan mengemban UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 7 Ayat (3) Dalam penyusunan kebijakan strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah HARUS berpedoman pada perencanaan tenaga kerja.
Jadi, dengan adanya Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang (RTKJP) menuju Indonesia Emas, menghimpun sebuah visi yang salah satunya Sumber Daya Manusia harus unggul dan mampu berdaya saing global serta terserap pada pekerjaan yang layak.
“Kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat berharap dapat dipengaruhi oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025-2029 secara signifikan mencai 6,2. Hal tersebut menjadi optimis karena adanya faktor pendorong diantaranya pembangunan Pelabuan Patimbangan dan akses jalan tol/ kereta api menuju pelabuhan tersebut,” ungkap Rini Nurhayati.
Seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, maka proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang diprioritaskan dapat menyerap banyak pada 5 sektor yakni sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.
Sektor lain yang diproyeksikan adalah Industri Pengelolaan, Pertanian, Penyedia Akomodasi dan Kontruksi.
Arah Kebijakan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Jawa Barat 2025
Dipresentasikan oleh Hendry Roza, Perencana Ahli Muda (Biro Perencanaan Kemnaker) bahwa Bonus Demografi mengalami puncaknya pada 2030 pada Usia Produktif.
Bonus Demografi tersebut dalam pemanfaatannya dibidang ketenagakerjaan terdapat isu-isu strategis yang dapat menjadi acuan guna menetapkan rencana kerja 5 tahun kedepan.
“Secara spesifik masih terdapat ketimpangan gender, berdasarkan Gender Inequality Index, Indonesia berada dibawah rata-rata index dunia, yaitu sebesar 0,459 di Tahun 2022 meliputi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pertisipasi ekonomi,” papar Hendry Roza.
Selain itu, isu strategis Penyandang Disabilitas yang menurut catatan BPS di Tahun 2020 terdapat kurang lebih 28 juta penyandang disabilitas atau sekitar 10 % dari total penduduk. Dan Inklusivitas disabilitas untuk masuk ke sektor tenaga kerja menjadi concern dari G20, tambah Hendry Roza.
“Isu strategis selanjutnya adalah kepedulian ekonomi atau care economy pada tenaga kerja perempuan yang cenderung bekerja di sektor informal dan mendapatkan upah dibawah tenaga kerja laki-laki. Disamping itu juga menjalankan profesi pengasuh di rumah,” ujar Hendry Roza.
Dengan berkembangnya platform digital sebagai salah satu permintaan pasar maka ketenagakerjaan juga harus beradaptasi untuk meningkatkan rendahnya digital skill menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan industri dengan memahami lapangan kerja hijau atau Green Jobs.
“Sehingga arah kebijakan ketenagakerjaan mempunyai karakter Adaptif dengan reformasi pendidikan da pelatihan vokasi, Resilien dengan fokus pada optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja serta Inklusif dengan perluasan kesempatan Kerja,” pungkas Hendry Roza.
Kolaborasi dan Sinergitas
Dr.Iendra Sofyan, ST, M.Si Kepala Bappeda Prov. Jabar memberi presentasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJPPD) Jawa Barat 2025 – 2045.
“RPJPPD Jawa Barat 2025 – 2045 berdasarkan kerangka pikiran pembangunan yang dipengaruhi oleh Faktor Internal diantaranya Potensi yang dimiliki oleh Jawa Barat adalah Jumlah Penduduk, Kekayaan Alam, Sosial Budaya dan Capaian Pembangunan secara umum diatas rata-rata nasional,” kata Iendra Sofyan.
Selanjutnya, lanjut Iendra, Faktor Eksternal yang dipengaruhi oleh Tantangan Global, Isu Lokal, Nasional dan Global yang tidak lepas dari Visi Jawa Barat yakni mandiri, Maju, dan Berkelanjutan.
“Terdapat 5 sasaran Visi guna menjawab isu strategis pembangunan guna mendasarinya, yakni 8 Misi Pembangunan, 17 Arah Pembangun dan 45 Indikator Utama Pembangunan,” ungkap Iendra.
Terdapat Skenaria 5 tahunan guna melandasi setiap tahapan hingga 2045 mencapai Indonesia Emas, yakni Tahapan Fondasi di Tahun 2025, Tahapan Akselerasi di Tahun 2030, Tahapan Pemantapan di Tahun 2035, Tahapan Peerwujudan di Tahun 2040 dan Indonesia Emas di Tahun 2045.
Guna merealisasi Tahapan Fondasi, terdapat kegiatan Prioritas pada ketenagakerjaan yang harus dilalui diantaranya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
Proses tersebut dalam prakteknya menyelenggarakan Pelatihan di BLK Kompetensi, Uji Kompetensi, FGD Pelatihan Vokasi, Workshop Instruktur, Seleksi daerah untuk Pemagangan ke Jepang, Need Training Analisys.
Proses ke-dua yang harus dijalankan yakni Pelayanan Antar Kerja, dengan menyelenggarakan job canvasing atau mencari lowongan kerja ke Bursa Kerja.
Proses ke-tiga dengan Perluasan Kesempatan Kerja yakni menciptakan lapangan kerja padat karya, Bimtek Disabilitas, Pelatihan Wirausaha di BLK Mandiri.
Proses Ke-empat dengan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan melakukan kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi CPMI.
Proses ke-lima Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/ Kota UMK yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan harus tepat sasaran.
“Dari arah RPJPPD Jawa Barat 2025 – 2045 dibutuhkan bantuan keuangan yang bersifat reguler yang diperuntukkan pelatihan vokasi berbasis penempatan dan peningkatan sarana dan prasarana balai Latihan Kerja yang tentunya menjadi PR bersama dalam kolaborasi dan sinergitas mewujudkannya,” pungkas Iendra Sofyan.
Memanfaatkan Creative Financing Sebagai Terobosan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
DR. H. Dodo Suhendar, MM., PLH. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Jabar hadir pada puncak kegiatan Forum Perangkat Daerah dengan memberi pesan dan apresiasi yang tinggi.
“Tingginya tingkat pengangguran di Jawa Barat yang mencapai 2juta orang menjadi PR kita bersama dan kuncinya adalah Inovasi,” ujar Dodo Suhendar.
Pertama memang harus kita ketahui dulu dari Aspek Pasar Tenaga Kerjanya, industri sebagai pengguna apakah mengalami pergeseran akan jenis industri atau tenaga kerja yang dibutuhkannya.
Kedua yaitu Kolaborasi, pemerintah mempunyai BLK atau Balai Latihan Kerja yang harus dihidupkan kembali dan dimaksimalkan perannya untuk pelatihan atau advokasi tenaga kerja. BLK dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelatihan oleh perusahaan yang tidak memiliki sarana pelatihan untuk karyawannya.
Pelatihan kerja untuk calon tenaga kerja luar negeri juga dapat dilakukan di BLK, jangan sampai bertambah kasus-kasus tenaga kerja luar negeri minim akan keterampilan.
“Dalam memenuhi anggaran agar dapat berkelanjutan program kerja pelatihan tersebut, dibutuhkan creative financing sehingga target 2juta orang menjadi tenaga kerja yang terampil dapat diselesaikan dalam ukuran tahun,” ujar Dodo Suhendar.
Jika pemerintahan dapat menciptakan tenaga kerja yang unggul, terampil dan berdaya saing, maka kita akan yakin bahwa akan banyak permintaan pelatihan perusahaan-perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, tambah Dodo.
“Program pelatihan kerja dari ketenagakerjaan harus sesuai juga dengan permintaan pasar, jangan sampai diadakan pelatihan menjahit tapi permintaan pasarnya tenaga kerja administrasi berbasis digital,” ungkap Dodo Suhendar.
“Adanya Forum Perangkat Daerah ini diharapkan ada sharing informasi dan komitmen menyelesaikan PR bersama tersebut,” pungkas Dodo Suhendar.*
