TANGSEL (Bisnis Jakarta) – Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) menilai smart city yang diklaim menjadi capaian walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmy Diany hanyalah isapan jempol belaka. Hingga kini, pemkot Tangsel dinilai belum dapat menjalankan Smart Governance yang menjadi salah satu instrumen Smart City yang didalamnya membahas transparansi. “Salah satunya tergambar dalam kegiatan bimtek dimana tidak adanya transparansi terkait uang transportasi yang diberikan oleh penyelenggara, sementara peserta diminta menandatangani absen yang nominal transportnya sengaja dikosongkan. Hal tersebut memang terlihat biasa, namun jika ditinjau lebih dalam praktek semacam ini dekat dengan prilaku koruptif,” ungkap Divisi dan Advokasi TRUTH, Jupri Nugroho.
Lebih lanjut Jupri mengatakan, ketidaktransparanan ini merupakan fakta adanya indikasi berupa mark up atau mark down honorarium tranaportasi peserta bimtek. Pada kegiatan tersebut yang digelar di dua lokasi berbeda diikuti ratusan peserta. Dalam undangan bimbingan teknis (bimtek) disebutkan peserta bimtek dari tiga kecamatan dan setiap kelurahan mengirimkan perwakilan tiap RW sebanyak tiga orang.
Menurutnya, jika diakumulasi semua kegiatan yang semacam ini jelas bahwa ini bukan faktor ketidaksengajaan. “Oleh sebab itu, kami meminta Polres Kota Tangsel dan Kejaksaan menyelidiki dugaan Korupsi tersebut. Agar dikemudian hari tidak ada lagi praktek-praktek semacam ini,” pungkasnya. (nov)
