JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) mengakui banyak pihak dilibatkan menjelang Pemilu 2019.
Salah satunya para buzzer yang menjadikan sosial media sebagai lahan untuk membentuk opini di masyarakat.
“Perang hastag itukan biasa karena ramainya hanya di media sosial. Tapi yang pasti menurut saya, sekarang ini banyak yang menjadi peternak akun. Yang aktif hanya 300 an orang tapi akunnya sampai 500.000,” kata Romi di Lapangan Sepak Bola, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).
Kehadiran Romi beserta Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati dan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PPP di lapangan sepak bola dalam rangka menyambut Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia bulan Juni-Juli, bertajuk ‘PPP Goes to World Cup’.
Pernyataan Romi menjawab pertanyaan tentang hastag #GantiPresiden2019 yang kemudian disusul hastag tandingan #TetapPresiden2019. Hastag ini kemudian diikuti dengan banyak tulisan serupa di kaos-kaos, pamflet dan media lain.
Ia berpandangan fenomena hastag di medsos yang kemudian direspon banyak orang itu masih dalam koridor konstitusional. “Dua-duanya gerakan konstitusional,” ujarnya.
Namun, ia mengimbau masyarakat untuk menyikapi perang hastag di medsos sebagai hal yang biasa saja. “Karena pertarungan sesungguhnya itu hanya di antara para buzzer, perangnya hanya di media sosial. Dan hanya segelintir pendukung yang tidak signifikan dalam politik nasional,” katanya.
Twitter, Facebook dan beragam aplikasi yang ada di medsos tersebut, menurut Romi hanya diikuti oleh opinion makers yang jumlahnya sangat tidak banyak. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat jangan menyamakan ramai perang opini di twitter dengan proporsi sesungguhnya jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 260 an juta penduduk.
Anggota DPR dari Fraksi PPP ini mempersilahkan bagi mereka yang tidak setuju dengan gerakan #GantiPresiden2019. Itu menurutnya bagian dari demokrasi.
Sebaliknya bagi yang mendukung #TetapPresiden 2019 dan mendukung Joko Widodo kembali menjadi presiden dua periode, ia juga mempersilahkan. “Itu juga hak konstitusional,” imbuhnya.
Yang penting, semua yang disampaikan antar dua kelompok pendukung harus cara beradab dan bermartabat. “Jangan dengan cara yang menyinggung harkat dan martabat, agar tidak dianggap sebagai bangsa yang tidak menjunjung demokrasi,” pesan Romi. (har)
